Pimpinan ASEAN akan mengubah nama Sekretariat ASEAN menjadi Markas Besar ASEAN. Hal itu bertujuan untuk memperkokoh sekretariat ASEAN yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan semua pimpinan ASEAN menyepakati perubahan nomenklatur tersebut. Gedung Sekretariat ASEAN saat ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 9 Mei 1981, sementara itu ASEAN terbentuk pada 24 Februari 1976.
"Semua pimpinan ASEAN menyepakati untuk mengganti nomenklatur tersebut karena para pimpinan ASEAN sepakat untuk memperkokoh Sekretariat ASEAN," kata Retno di lobby Jakarta Convention Center, Selasa (5/9).
Retno menjelaskan perubahan nomenklatur tersebut diusulkan dan ditetapkan pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 hari pertama. Menurutnya, komitmen persatuan dan sentralitas dalam menjaga perdamaian makin kokoh selama pertemuan tersebut.
Menurutnya, para pimpinan ASEAN menekankan kerja sama antara negara anggota ASEAN, khususnya pada sektor pangan, energi, kesehatan, keuangan, dan ekonomi digital. Secara khusus, Retno menyebutkan para pimpinan ASEAN sepakat untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital atau DEFA ASEAN.
Masyarakat ASEAN 2045
Di samping itu, Retno mencatat pimpinan ASEAN membahas visi Masyarakat ASEAN 2045. Retno mengumumkan para pimpinan ASEAN telah menyetujui mekanisme pengambilan keputusan terkait penetapan visi tersebut.
"Leaders mencatat mekanisme pengambilan keputusan sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN leaders," ujarnya.
Secara rinci, Retno menghitung ada 11 dokumen yang diadopsi selama sesi pleno KTT ASEAN ke-43. Salah satu inti dokumen tersebut adalah penggunaan ASEAN Concord ke-IV sebagai pondasi penyusunan Visi ASEAN 2045.
Dokumen lainnya adalah mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Right Dialog. Retno menilai dokumen tersebut merupakan hal baru di ASEAN dan merupakan capaian pemerintah Indonesia.
Oleh karena itu, Retno menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk memajukan, mempromosikan, dan melindungi hak asasi manusia.
"Oleh karena itu, kami ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler, dan ini diadopsi pada pimpinan ASEAN," kata Retno.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData