Presiden Joko Widodo mengatakan konflik pengosongan lahan Pulau Rempang, Kepulauan Riau diakibatkan komunikasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pergi ke lokasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurut Jokowi, konflik tak akan terjadi jika warga diajak bicara atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City. Jokowi mengatakan sebenarnya warga akan diberikan lahan 500 meter ditambah bangunan 45, namun hal tersebut tak dikomunikasikan dengan baik.
"Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi di Cilegon, Banten, Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.
Rempang Eco City adalah salah satu Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak usaha Grup Artha Graha milik Tomy Winata. PT MEG akan diberikan lahan 17 ribu hektare yang mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan perintah kepada petugas keamanan untuk lebih hati-hati dalam menangani polemik relokasi warga Rempang. Mahfud meminta aparat menggunakan pendekatan persuasi dan dialog terbuka dalam melayani protes warga.
"Saya harap kepada penegak hukum di daerah supaya berhati-hati menangani," kata Mahfud di Istana Merdeka pada Senin (11/9).
Mahfud menjelaskan, relokasi lahan warga terdampak pengembangan Eco City Rempang sebenarnya sudah menemui kesepakatan antara mayoritas masyarakat dengan Pemerintah Daerah, Pengembang dan DPRD. Kesepakatan itu sudah disampaikan kepada warga.
Namun belakangan warga mengajukan protes untuk menolak rencana relokasi 16 lokasi Kampung Tua di Pulau Rempang. Protes berubah menjadi kerusuhan yang terjadi pada Kamis (7/9).