Anies Soal Konflik Rempang: Jika Investasi Picu Derita Perlu Dikoreksi
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan buka suara perihal konflik pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Menurut dia, investasi tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
"Itu tujuan utama ketika kita membuka kesempatan untuk ada investasi," kata Anies dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, (12/9).
Berdasarkan hal tersebut, Anies berpandangan harus mengedepankan prinsip keadilan, dan diterapkan dalam situasi apapun.
"Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu bertemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada langkah-langkah koreksi," katanya.
Ia menceritakan pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Ia mengungkapkan, jika dalam prosesnya terdapat tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggusuran.
"Saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah, misalkan masyarakat di Bukit Duri," katanya.
Ia mengatakan, efek traumatis dari konflik akan diingat lama, terutama dari kalangan anak-anak. Berdasarkan pengalamannya itu, ia menyatakan pendekatan yang penting dengan cara dialog dengan masyarakat.
"Kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita bebricara tentang proyek yang jangkanya amat panjang," katanya.
Menurutnya, diperlukan tambahan waktu untuk proses dialog dengan masyarakat karena permasalahannya yang rumit.
"Saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, maka ketenangan keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai," katanya.
Mengutip Antara, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek tersebut merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek itu akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam.