Pemerintah Proses Tambah Impor Beras Buat Stok Akhir 2023

Pemerintah sedang dalam proses mengimpor beras, di luar kuota 2 juta ton yang ditetapkan pada awal tahun. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan proses pemenuhan kuota impor beras tersebut akan rampung pada November 2023 dan kemungkinan realisasi impor pada Desember.

Saat ini beras impor yang dimiliki Bulog sepanjang tahun ini sebanyak 1,8 juta ton. Arief menjelaskan tujuan impor tersebut untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah, termasuk cadangan beras pemerintah.

Bapanas saat ini mencatat beberapa daerah produsen beras mencatatkan produksi padi yang negatif. "Beberapa sentra produksi ada yang panennya di bawah target, artinya perlu penambahan beras dari luar negeri dengan segala konsekuensinya. Ini pahit, tapi harus kami lakukan," kata Arief di DoubleTree by Hilton, Jakarta, Jumat (29/7).

Arief menyampaikan penguatan cadangan pemerintah dikerjakan BUMN bidang pangan, yakni antara Perum Bulog atau PT Rajawali Nusantara Indonesia. Akan tetapi, Arief belum menegaskan bahwa pemerintah akan menambah kuota impor beras pada tahun ini.

Arief hanya menyebutkan kemungkinan Bulog kembali melakukan pengadaan atau penyerapan beras untuk keperluan Cadangan Beras Pemerintah jika diperlukan. "Presiden perintahnya supaya masyarakat punya ketenangan. Nomor satu adalah ketersediaan beras," ujarnya.

Arief mengakui El Nino membuat produksi padi sepanjang 2023 dapat susut. Kementerian Pertanian mendata produksi beras tahun ini terkoreksi hingga 5%.

Namun Arief mengatakan strategi pengadaan beras yang diadopsi pemerintah tahun ini telah mempersiapkan kemungkinan defisit terburuk. Untuk diketahui, Bulog meramalkan defisit beras pada tahun ini dapat mencapai 7%, sementara itu Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia menghitung defisit padi dapat hingga 15% secara tahunan.

"Kami ditugaskan untuk mengamankan stok beras sampai 14 Februari 2023 saat Pemilu 2024, kemudian pada 9 April 2024 atau saat musim puncak Ramadan 1445 Hijriah," ujar Arief.

Berdasarkan data dari Perum Bulog, secara nasional stok CBP sejumlah 1,6 juta ton hingga Rabu (27/9). Stok tersebut digunakan pemerintah untuk operasi pasar dan bantuan pangan.

Bulog mendata telah menyalurkan beras negara hingga 786.000 ton ke masyarakat melalui skema operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar. Sementara itu, sebanyak 149.000 ton dari target sekitar 640.000 ton telah disalurkan dalam bantuan pangan beras ke Keluarga Penerima Manfaat tahap II.

Secara rinci, program bantuan beras tersebut disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Setiap kepala keluarga direncanakan menerima 10 kilogram beras per bulan pada September-Oktober 2023.

NFA melalui Bulog telah menyalurkan beras untuk bantuan pangan pada kuartal kedua 2023 sekitar 640.000 ton. Dengan demikian, total beras yang digelontorkan melalui program bantuan pangan akan mencapai 1,28 juta ton.

Alhasil, Bulog akan menggelontorkan beras pemerintah ke masyarakat lebih dari 2 juta ton sepanjang 2023. Pada saat yang sama, Undang-Undang mengatur Bulog harus menjaga CBP sejumlah 1,2 juta ton setiap saat.

Sebelumnya, Arief menyampaikan, pemerintah masih membuka peluang impor beras tersebut berasal dari negara lain dan tidak eksklusif dari Cina. Sebab, pemerintah akan terus menambah pasokan beras negara di Bulog sampai awal 2024.

"Kami sudah mendapatkan perintah untuk menjajaki impor beras dari Cina sejumlah 1 juta ton, tapi opsi impor dari negara lain tetap terbuka," ujarnya.