Kilas Balik Mahfud MD Pernah Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pemilu 2019

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan nama Mahfud MD menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Megawati menyampaikan pengumuman ini di DPP PDIP yang dihadiri pimpinan PPP, Hanura dan Perindo. 

Megawati menyatakan  telah menerima masukan dari para tokoh dan politisi. Ia juga telah berkontemplasi untuk memikirkan sosok pendamping Ganjar yang tepat.

"Maka saya dengan mantap mengambil keputusan, semuanya sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Semalam sebelum pengumuman, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Benny Rhamdani memberi petunjuk mengenai calon pendamping Ganjar merupakan seseorang berinisial "M".  

Petunjuk inisial  bernama M ini juga muncul menjelang Pemilu 2019 lalu. Ketika itu Mahfud MD dikabarkan akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, prediksi pasangan Jokowi-Mahfud kandas, setelah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang akhirnya dipilih menjadi bakal cawapres.

Kilas Balik Pencalonan Mahfud MD sebagai Bakal Cawapres Pilpres 2019

Pada persiapan Pilpres 2019 lalu, Jokowi menyatakan daftar bakal cawapres yang akan mendampinginya dalam putaran pemilihan presiden atau Pilpres, telah mengerucut menjadi lima dari sepuluh orang. Ia mengatakan, proses seleksi bakal cawapres tersebut melibatkan para partai politik pengusung, dan akan dimumkan antara 4-10 Agustus 2018.

Ketika itu, ada beberapa nama yang masuk daftar pendek bakal cawapres Jokowi. Nama-nama tersebut, antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi, dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartato.

Nama bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 kemudian mengerucut menjadi tiga orang. Ini diungkapkan Jokowi pada 16 Juli 2018, saat ia kembali menyebut nama-nama bakal cawapres yang tengah digodok bersama para partai politik pendukungnya. Ketiga nama tersebut, adalah Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD, Airlangga Hartarto, dan M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Nama Mahfud makin santer terdengar sebagai bakal cawapres pilihan Jokowi. Apalagi, Kepala Negara telah membocorkan inisial sosok yang akan mendampinginya dalam Pemilu 2019, yakni "M".

Meski belum ada pernyataan resmi, Mahfud telah mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Sebagai informasi, surat ini merupakan jenis surat yang dipakai sebagai persyaratan pencalonan pejabat negara.

Bahkan, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi pancasila (BPIP) ini pun telah diminta mengukur seragam yang bakal dikenakan saat proses pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Atas sejumlah indikasi dan informasi di media saat itu, muncul pula tagar #JokowiMahfud2019 di berbagai media sosial.

Pada Kamis 9 Agustus 2018, Jokowi bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi berkumpul di Restoran Plataran, Jakarta, untuk mengumumkan cawapresnya.

Sementara, Mahfud berada di Restoran Tesate yang berada di seberang Plataran. Saat itu, ia terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana bahan hitam, serupa dengan pakaian yang kerap dikenakan Jokowi. Bersama sejumlah orang, ia berada di restoran itu selama hampir satu jam.

Sayangnya, meski nama Mahfud santer disebut akan menjadi kandidat cawapres paling kuat untuk mendampingi Jokowi, ternyata rapat pimpinan ketua umum dan sekjen partai koalisi pendukung memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin sebagai pendamping sang petahana dalam Pilpres 2019. Usai pengumuman tersebut, Mahfud segera meninggalkan Restoran Tesate tanpa penjelasan ketika awak media mencarinya.

Jokowi menjelaskan, bahwa penunjukan Ma'ruf Amin akan membuat komposisi capres dan cawapres menjadi nasionalis - religius. Selain itu, ia menilai Ma'ruf merupakan tokoh agama yang berpengalaman.

Presiden juga menjelaskan, bahwa keputusan ini melewati proses pertimbangan, perenungan, dan mendengarkan saran banyak pihak. Selain itu keputusan ini disebutnya telah mendapatkan persetujuan oleh partai koalisi.

Penolakan Golkar atau Ancaman PBNU yang Kandaskan Mahfud?

Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres tergolong mengejutkan. Sebab, namanya sama sekali tidak pernah santer disebut selama persiapan Pemilu 2019, meski Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengusulkan nama tersebut tanggal 3 Desember di Istana Kepresidenan Bogor.

Mengutip Kompas.com, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihak yang membuat Mahfud gagal maju sebagai cawapres Jokowi saat itu, adalah Partai Golkar.

"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," kata Yusril.

Ia menjelaskan, Golkar saat itu sama sekali tidak menerima Mahfud yang menjadi cawapres Jokowi. Sehingga, mantan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin lah yang akhirnya dipilih.

Namun, dalam acara Indonesian Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan TV One 14 Agustus 2018, Mahfud mengatakan, perubahan nama cawapres di saat-saat terakhir adalah karena adanya isu penarikan dukungan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terhadap Jokowi.

Dalam ILC, Mahfud mengatakan bertemu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dalam pertemuan itu, Mahaimin bercerita bertemu dengan Ma'ruf dan Ketua PBNU Said Aqil Siroj, sehari sebelum pengumuman cawapres Jokowi atau pada 8 Agustus 2018.

Pertemuan itu digelar setelah ketiganya dipanggil secara terpisah oleh Jokowi ke Istana untuk dimintai masukan soal nama cawapres. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tak menyebut nama mereka sebagai 'calon'.

"Lalu mereka sepertinya marah-marah membahas, kemudian kiai Ma'ruf (bilang) 'Kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil [jadi cawapres]'. Ini kata Muhaimin," kata Mahfud.

Usai pertemuan, ancaman yang disebut Muhaimin muncul. Sebab, Ketua Harian PBNU Robikin Emhas sempat menyatakan, bahwa warga Nahdliyin merasa tak punya tanggung jawab moral jika kader NU tak dipilih sebagai cawapres Jokowi.

"Pada pokoknya pesannya satu, kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral," kata Mahfud.