Jokowi Bangun Tiga Proyek Stategis di IKN: PLTS, Kantor BI hingga BPJS

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan nilai investasi di IKN telah mencapai Rp45 triliun dari dalam negeri.
2/11/2023, 19.26 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking tiga proyek infrastruktur dan bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (2/11). Tiga proyek itu adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt, kompleks perkantoran Bank Indonesia dan kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Jokowi menyebut pembangunan fasilitas di IKN diharap mampu menarik minat investor serta masyarakat untuk bermukim di IKN. Berikut rinciannya: 

PLTS 50 MW

PT PLN Nusantara Power yang menggarap proyek ini menargetkan operasi komersial mulai Mei tahun depan. Jokowi mengatakan pemasangan saluran listrik di IKN seluruhnya menggunakan konsep bawah tanah atau tak lagi memakai tiang listrik.

PLTS itu dianggap sanggup memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt (GW)/jam per tahun, dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton Co2 per tahun. "Pemenuhan listrik energi terbarukan di IKN selaras dengan konsep pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yg berkonsep forest city, hijau dan ramah lingkungan," kata Jokowi saat memberikan sambutan Acara Groundbreaking PLTS 50 MW IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis (2/11).

Adapun Pemerintah daerah Kalimantan Timur mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan di IKN meningkat hingga 12,39% pada 2025 dari 7,24% pada 2022.

Kantor Bank Indonesia

Jokowi berharap pembangunan kantor Bank Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan fasilitas di IKN. "Kalau Bank Indonesia sudah mulai membangun mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di bank sentral," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan sebanyak 80% pembangunan infrastruktur di IKN bakal diserahkan kepada pelaku dunia usaha atau private sector. Pembangunan lewat dunia usaha menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sedangkan porsi 20% pembangunan fasilitas publik di IKN bakal dikerjakan oleh pemerintah lewat pendanaan APBN.

Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Jokowi juga meresmikan groundbreaking Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan pengadaan Kantor BPJS Ketenagkerjaan di IKN merupakan kebijakan mendesak seiring masifnya pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara serentak dan melibatkan banyak tenaga kerja.

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar para pekerja terlindungi dari berbagai risiko. Baik risiko sosial maupun ekonomi," ujarnya. "Kita tidak berharap ada kecelakaan. Tapi kalau ada, sudah ada yang melindungi yaitu BPJS Ketenagakerjaan."

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu