Deret Keuntungan PDIP yang Pilih Bertahan di Kabinet Jokowi

ANTARA FOTO/Irfan Anshori/Spt.
Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yasona Laoly, Djarot Saiful Hidayat, dan Arteria Dahlan menyapa warga dan seimpatisan saat usai berziarah ke Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023).
Penulis: Amelia Yesidora
Editor: Yuliawati
18/11/2023, 15.11 WIB

PDIP memilih bertahan dan tak akan menarik para menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo, meski mereka berseberangan dalam ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Langkah ini dinilai strategi yang menguntungkan untuk partai banteng merah putih itu.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat salah satu yang menyatakan PDIP akan bertahan di kabinet. Dia beralasan PDIP masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya. "Kami masih menganggap dia kader PDI Perjuangan dan itu presiden kita," kata Djarot, Rabu (15/11).

Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal, strategi PDIP bertahan di kabinet ini akan menguntungkan. Dia menilai bila partai itu keluar dari kabinet maka bakal kehilangan kekuasaan dan sumber daya yang didapatkan dari Jokowi.

“Menurut saya, PDIP rugi keluar dari kabinet. Mau bagaimanapun, dia butuh informasi apa yang terjadi di pemerintahan. Itu yang mahal,” kata Nicky kepada Katadata.co.id, dikutip Sabtu (18/11).

Nicky mengatakan tetap bertahannya PDIP di kabinet bakal membantu menyiapkan strategi pemenangan bagi calon presiden - calon wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. “Ini penting untuk keberlanjutan programnya Ganjar - Mahfud,” kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad melihat ada dua variabel yang perlu diperhatikan bila PDIP hendak menjadi oposisi.

Pertama, tingkat kepuasan publik alias approval rating kepada Presiden Jokowi dan kedua tingkat penetrasi kubu Anies–Cak Imin.

Bila approval rating Jokowi bertahan atau meningkat, Nyarwi melihat ruang gerak politik PDIP bakal makin terbatas. Oleh sebab itu, partai pimpinan Megawati ini harus menegaskan diri sebagai bagian pemerintah. Belum lagi bila mereka ingin mengangkat kebijakan yang melanjutkan pemerintahan Jokowi.

“Barisan dukungan PDIP masih cukup kuat, meski tidak masuk barisan Jokowi. Tapi apakah mereka masih mampu memperluas pemilih dengan tema pencapaian Jokowi, atau harus repositioning ke arah perubahan seperti yang diusung pasangan Anies-Imin?” kata Nyarwi pada Katadata.

Sempat tersiar kabar PDIP hendak hengkang dari kabinet. Kabar ini dihembuskan politikus PDIP Deddy Sitorus. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik kabar tersebut. Ia bilang kadernya tidak akan mundur dari kabinet meski sudah berbeda pilihan dengan Presiden Jokowi.

“PDIP tetap berjuang menjaga stabilitas politik pemerintahan, maka menteri-menteri dari PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Jauh dikedepankan dari sekadar manuver politik,” kata Hasto, beberapa waktu lalu.

Hingga kini, ada enam menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP. Mulai dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menpan RB Azwar Anas. Ada juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Bintang Darmawati, kemudian Menseskab Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Reporter: Amelia Yesidora