Puan Sebut PDIP Masih Dukung Jokowi, Ada Opsi Evaluasi Strategi Ganjar
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyatakan partainya hingga kini masih menjadi partai utama pendukung Presiden Joko Widodo bersama wakil presiden Ma’ruf Amin. Hal itu menurut Puan tidak berubah sejak awal Jokowi menjadi presiden di 2014 hingga sekarang.
"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," katanya di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip Selasa (21/11).
Menurut Puan sebagai partai pendukung, PDIP tidak hanya mengawal tetapi juga memberikan otokritik kepada Jokowi. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemerintah bekerja dengan baik dan berorientasi pada masyarakat.
"Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujar Puan.
Puan mengatakan sebagai partai pendukung PDIP menginginkan pemerintahan Jokowi tetap berpihak kepada masyarakat. Begitu pula dalam hal penegakan hukum.
Atas dasar posisi PDIP sebagai partai pendukung Jokowi itu pula, Puan mengatakan tak menutup kemungkinan partainya akan mengevaluasi strategi kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terutama bila model kritik yang saat ini sedang digencarkan pasangan Ganjar - Mahfud justru berdampak pada elektabilitas sebagai calon presiden.
"Karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan pak Ganjar," kata Puan.
Menurut Puan dalam menyampaikan otokritik terhadap pemerintahan kader PDIP bisa menyampaikan secara langsung atau tidak langsung. Namun kritik itu ditujukan untuk perbaikan bagi pemerintah.
“Agar pemerintah dalam melakukan kinerjanya bisa memperbaiki diri, mengevaluasi program-programnya,” ujar Puan.
Kritik terbaru terhadap pemerintah Joko Widodo sebelumnya disampaikan oleh Ganjar saat menjawab pertanyaan dari Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Saat diminta memberi penilaian atas kinerja Jokowi di bidang hukum, Ganjar memberi skor 5 dari 10 terkait penegakan hukum.
Zainal mengatakan Ganjar pernah memberikan penilaian penegakan hukum Indonesia sekitar 7 sampai 8 sebelum heboh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet bagi Gibran Rakabuming Raka. "Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Zainal, dikutip dari Youtube Kompas TV pada Senin (20/11).
Ganjar menjawab kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi di masa pemerintahan Jokowi saat ini mengalami penurunan, dengan kualitas berada di angka 5. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan faktor Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi faktor utama dalam pelemahan skor kinerja penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Putusan ini membuat mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. MK mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden dengan menambahkan frasa pada pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi: 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah'.
Dia menilai putusan tersebut sarat intervensi dan rekayasa. Hal itu membuat ia memberi nilai rendah terhadap kinerja hukum presiden Jokowi.