Beda dengan PKS, Anies dan Cak Imin Tak Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/YU
Bakal calon Presiden Anies Baswedan melambaikan tangan kepada simpatisan PKS saat senam bareng rakyat di lapangan panahan, Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).
Penulis: Amelia Yesidora
Editor: Yuliawati
27/11/2023, 12.04 WIB

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengumumkan akan menggagalkan pemindahan ibu kota negara bila menang Pemilu 2024. Namun, pasangan calon presiden nomor urut 1 yang diusung PKS, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, berbeda pendapat.

Anies menyatakan Indonesia butuh pemerataan pembangunan. Untuk itu, pembangunan harus dilakukan di banyak titik, bukan hanya satu titik.

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru,” kata Anies Baswedan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

Anies menjelaskan pengembangan ini masuk dalam visi AMIN. Mereka memiliki program mendorong desa menjadi maju, kota kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung pemerataan alokasi untuk daerah. “Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat, kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat,” katanya.

Di kesempatan berbeda, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar tidak memberi jawaban tegas atas gagasan PKS. Menurutnya hal ini adalah otoritas partai masing-masing.

“Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa,” kata Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11).

Di sisi lain, ia menyatakan hingga kini PKB masih sepakat dengan pemindahan IKN. “PKB sampai hari ini masih yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan bila mereka menang Pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap di Jakarta. Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan.

Dia menyatakan pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.

"Menjadikan kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

PKS sendiri bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan AMIN. Selain PKS, koalisi ini juga terdiri dari Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Bangsa.

Reporter: Amelia Yesidora