Cerita Di Balik Munculnya Usulan Jokowi Tiga Periode
Isu jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode sempat muncul beberapa waktu lalu meski akhirnya berlalu. Salah satu orang yang mengusulkan hal tersebut adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari.
Qodari menceritakan alasannya mengajukan ide tiga periode beberapa tahun lalu. Ia mengatakan usulan tersebut dilontarkan untuk meredam polarisasi politik yang membelah masyarakat.
"Teori saya adalah, (polarisasi) itu cuma bisa dicegah dengan cara paslon tunggal melawan kotak kosong," kata Qodari saat wawancara dengan Wahyu Muryadi atau Om Why dalam program 'Pergulatan Politik' (Gultik) yang diadakan Katadata.co.id seperti ditulis pada Sabtu (2/12).
Qodari mengaku pesimistis kesepakatan antar elite bisa menyelesaikan polarisasi di tengah masyarakat. "Itu cuma bisa dicegah dengan cara paslon tunggal melawan kotak kosong," katanya.
Alasan lainnya, Qodari menilai kesempatan yang diberikan kepada presiden untuk membangun Indonesia relatif sebentar, paling lama 10 tahun. Ini terbalik dengan jabatan kepala desa yang bisa diberikan waktu memimpin paling lama 18 tahun.
"Jumlah desa 80 ribu, bisa 18 tahun. Masa untuk pemimpin negara yang besar ini (hanya) 10 tahun," katanya.
Qodari mengatakan dirinya bersama para pendukung Jokowi lalu mulai menyuarakan tiga periode meski awalnya tak banyak yang mendukung. Menurut dia, Jokowi juga merupakan calon yang kuat dan bisa didukung untuk melanjutkan satu periode pemerintahan terakhir.
"Saya ini ngomong ke mana-mana. Tetapi itu jalan sepi, jalan sunyi pada waktu itu," katanya.
Ia juga mengatakan isu yang dibawa tokoh politik lain seperti Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan berbeda. Pasalnya, menurut Qodari, kedua tokoh tersebut gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan dan bukan tiga periode.
"Bisa dicek, kami menolak, (karena) bermasalah secara konsep dan aturan," katanya.
Isu ini belakangan ramai dan ditolak sebagian besar masyarakat serta elite politik. Salah satu yang menolak wacana tiga periode adalah rumah politik Jokowi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Qodari mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut dan mengatakan ide itu adalah pandangan masing-masing individu. "Ke depan, saya akan terus mengatakan begitu (tiga periode)," katanya.
Ia juga menepis penolakan terhadap masa jabatan tiga periode berujung majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. "Menurut saya, itu akumulasi dari proses-proses politik yang terjadi," katanya.
Qodari juga menilai Jokowi merupakan tokoh politik terkuat di Indonesia saat ini. Alasannya, mantan Wali Kota Solo itu tak hanya kuat di tingkat elite namun juga di masyarakat. "Syarat orang kuat itu harus kuat dua-duanya," katanya.
Kuatnya Jokowi terlihat pada tingkat kepuasan pada kinerjanya hingga akhir periode kedua menjabat. Qodari lalu membandingkan situasi ini dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pak SBY itu tahun 2014, itu tingkat kepuasannya itu kan setahun sebelumnya kan cuma 35%," katanya.
Qodari mengatakan dengan situasi tersebut, maka langkah politik Jokowi masih tetap harus diperhatikan. "Istilah lame duck segala macam itu enggak berlaku bagi Pak Jokowi," kata Qodari.