Anies Kritik Pembangunan IKN: Anggaran Lebih Baik untuk Pendidikan

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.
Penulis: Agustiyanti
7/12/2023, 07.37 WIB

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut anggaran untuk membangun IKN lebih baik dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ia menekankan, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran. 

Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri acara uji gagasan dengan para mahasiswa di Universitas Prof Hazairin di Bengkulu, Rabu (6/12).

"Sekarang kita punya uang, tapi uang kita terbatas. Nah dengan uang terbatas untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer," ujar Anies menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa.

Anies mengatakan, Indonesia perlu membangun kualitas manusia, terutama melalui bidang pendidikan. Ia mengingatkan hanya 7% anak-anak di Indonesia yang mencapai bangku perguruan tinggi.

"Saya melihat masalah pendidikan di Indonesia itu seperti piramid jumlah bangkunya. SD itu lengkap siapapun anak Indonesia bangkunya cukup maka apabila ada 5,6 juta anak lahir maka bangku SD kelas satu cukup. Namun, saat mereka lulus SD, jumlah bangku SMP jeblok," kata Anies.

Menurut Anies, bangku SMP di daerah tidak sampai 60% menampung lulusan siswa SD. Jumlah bangku yang tersedia di SMA bahkan lebih kecil, begitupun dengan perguruan tinggi.

"Itu artinya kita harus menambah bangku sekolah. Kita jauh dari merata," kata dia.

Ia ingin agar urusan mendasar negara ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum mulai membangun IKN.

"Apakah hari ini urusan mendasar kita sudah diselesaikan? Bila ada alokasi anggaran Rp400 triliun ke sana (IKN), bayangkan kalau Rp 400 triliun itu untuk guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah, bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi," kata dia.

KPU RI sebelumnya telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.