Jokowi Akan Bicara dengan UNHCR untuk Bahas Nasib Pengungsi Rohingya

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
11/12/2023, 15.20 WIB

Presiden Joko Widodo akan berbicara dengan organisasi internasional untuk membahas nasib pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia. Salah satunya adalah Badan PBB untuk pengungsi atau UNHCR.

Jokowi mengatakan hingga saat ini pemerintah masih memutuskan untuk menampung para pengungsi. Namun ia mengakui bahwa hal tersebut tak diinginkan oleh masyarakat lokal.

"Harus berbicara dengan organisasi internasional UNHCR dan lainnya, karena masyarakat lokal tak menginginkannya," kata Jokowi di Jakarta, Senin (11/12).

Sebelumnya, Jokowi menduga ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini. Makanya Presiden berjanji akan memberantas kejahatan tersebut.

"Pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat (8/12).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan ada pihak internal di Indonesia yang melakukan dugaan TPPO terkait kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

"Sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi kemana, itu ada sindikatnya," kata Mahfud di Bandung, Sabtu (9/12).

Dia mengatakan, kasus jaringan TPPO ini telah ditangani oleh Polri untuk investigasi lebih lanjut soal pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pemerintah sedang berfokus untuk menyelesaikan masalah sosial politik terhadap para pengungsi Rohingnya. Oleh sebab itu, Mahfud meminta masyarakat untuk bersabar.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu