Beda Sikap Capres Cawapres Soal Politik Uang, Siapa Tegas Menolak?

Masa kampanye telah memasuki hari ke-23. Hari pencoblosan yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 tinggal 55 hari lagi. Selama masa kampanye calon presiden dan wakil presiden telah bersafari ke sejumlah tempat untuk mengkampanyekan program yang ditawarkan. 

Dalam sejumlah kampanye para kandidat baik capres maupun cawapres turut menyinggung soal politik uang ini. Politik uang menjadi perhatian lantaran Badan Pengawas pemilu mengumumkan persoalan ini menjadi bentuk pelanggaran yang paling mungkin terjadi selama pilpres dan pemilu 2024.

Bagaimana sikap para capres dan cawapres dalam menghadapi fenomena politik uang yang berembang di masyarakat? 

Prabowo Bolehkan Pemilih Terima Uang

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto beberapa kali menyebut bahwa masyarakat boleh saja menerima uang sogokan. Namun, saat memilih tetap sesuai dengan keinginannya sendiri. Teranyar, Prabowo mengatakan itu saat menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) secara daring di Semarang, Selasa (18/12) lalu.

"Pemodal-pemodal itu akan berusaha bagaimana caranya membeli suara rakyat. Kita harus mengatakan kepada rakyat, kalau kalian (pengusaha) berusaha membeli suara rakyat, tidak masalah ambil saja uang itu, tapi memilih dengan hati nurani," kata Prabowo.

Ganjar Sebut Politik Uang Tak Boleh

Berbeda dengan Prabowo, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan sikap tegas menolak politik uang. Saat melakukan kampanye di Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (17/12) lalu sempat diminta untuk berbagi rezeki oleh seorang warga yang berada di lokasi itu.

Kala itu, mulanya warga tersebut menanyakan apakah Ganjar tak membagikan uang pada masyarakat sekitar. "Tidak bagi-bagi toh Pak," kata warga kepada Ganjar.

Pertanyaan itu lantas disambut Ganjar. "Bagi apa?" kata Ganjar.

"Bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki toh maksudnya," kata warga menimpali.

Mendengar pertanyaan itu, Ganjar lalu memanggil panitia pengawasan pemilu (panwaslu) setempat yang kala itu tengah mengawasi kampanyenya di Magelang tersebut. 

"Panwas, ini ada pertanyaan 'Pak Ganjar bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit boleh tidak?'" tanya Ganjar kepada Panwaslu. Menjawab pertanyaan itu, petugas Panwaslu pun mengatakan bahwa hal itu tak diperbolehkan.

"Mboten (tidak) ya," katanya.

Warga tersebut lantas menanyakan alasan mengapa tak boleh. Saat itu dijawab oleh Panwaslu bahwa bagi-bagi uang termasuk dalam politik uang yang tak diperbolehkan.

"Tahu? Money itu duit. Money politic artinya politik uang. Artinya, tidak boleh," kata Ganjar.

Anies Ingatkan Hormati Hak Pilih

Senada dengan Ganjar, Anies Baswedan juga tegas menolak politik uang. Calon presiden nomor urut 1 itu beranggapan pihak yang membagikan uang pada masyarakat dengan tujuan tertentu sejatinya tak menghormati hak pilih.

Anies meminta agar para pihak yang ikut berkontestasi dalam Pemilu untuk menahan diri agar tak memberi uang pada masyarakat. Menurutnya, hal itu menunjukkan setiap pihak menghormati proses politik.

"Jadi pihak-pihak yang melakukan itu (bagi-bagi uang) tahan diri. Hormati proses politik," kata Anies.

Muhaimin Beda Sikap dengan Anies Soal Politik Uang

Tak hanya para capres, kandidat cawapres pun turut menyampaikan sikap mengenai fenomena politik uang. Namun sikap cawapres ada yang berbeda dengan para capres. 

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara silaturahmi dengan pimpinan majelis taklim di GOR PGRI, Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12) mengatakan bahwa sogokan dapat diambil namun tak perlu menuruti keinginan yang memberikan. 

Mengenai pilihan nantinya, kata Muhaimin, kembali pada pilihannya sendiri. "Lebih baik kalau disogok, dikasih orang supaya memilih yang lain, terima saja sogokannya, tapi jangan pilih kemauannya," kata Muhaimin. 

Mahfud Minta Utamakan Hati Nurani 

Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tak mau ditekan atau disuap terkait dengan pilihannya di Pilpres 2024. Mahfud mengatakan itu dalam Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12). 

Dalam orasinya, Mahfud mengatakan bahwa orang yang menjatuhkan pilihan lantaran diteror, disuap, atau ditekan, dan tidak sesuai hati nurani, itu seperti binatang. Mahfud pun mengingatkan ajaran agama yang melarang adanya praktik suap. 

“Menurut ajaran agama, orang yang memilih karena disuap, tidak sesuai dengan hati nurani, itu seperti binatang. Nuraninya tidak hidup. Ingin milih itu, dikasih uang jadi berubah, jadi dia tidak pakai nurani. Punya mata dan telinga tapi tidak melihat dan mendengar kebenaran," kata Mahfud.

Adapun wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belum pernah memberi pernyataan mengenai politik uang.