Jokowi Respons Anies Soal Serangan Personal: Pesannya untuk 3 Capres

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz
Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
9/1/2024, 17.02 WIB

Presiden Joko Widodo mengklarifikasi pernyataannya soal serangan personal dan masukannya soal debat calon presiden. Jokowi mengatakan pesannya itu tak ditujukan untuk satu calon tertentu.

Jokowi sempat mengomentari debat capres ketiga yang digelar pada akhir pekan lalu. Mantan Wali Kota Solo itu lalu mengatakan pernyataannya itu dilontarkan untuk perbaikan dan evaluasi debat agar lebih baik.

"Saya berbicara untuk ketiga calon," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (9/1) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya Jokowi menganggap debat capres ketiga kurang edukatif karena menjadi ajang saling serang secara personal. Presiden juga mengatakan debat akhir pekan lalu menutup substansi dan visi-misi yang ditawarkan ketiga capres.

Menurutnya, perlu ada peraturan tambahan untuk debat selanjutnya. Salah satunya adalah melarang peserta debat menjatuhkan lawan lewat motif personal. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan saling menyerang diperbolehkan asal soal kebijakan atau visi-misi.

"Saya kira kurang memberikan pendidikan. Kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujarnya di rumah makan Kampung Kecil Serang, Banten pada Senin (8/1).

Pernyataan Jokowi kemarin sempat direspons calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan. Anies mengaku terkejut atas komentar Jokowi karena seluruh pernyataan dalam debat itu soal kebijakan.

Anis Baswedan bertemu petani Bone Bolango (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/Spt.)

“Jadi saya malah agak terkejut, Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Saya tidak mau berkomentar terlalu banyak deh, biar publik aja nanti yang menilai,” ujarnya di Gorontalo, Senin (8/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menanggapi pernyataan Jokowi terkait kerahasiaan data pertahanan. Menurutnya, pemerintah cukup menjelaskan apa data yang bisa dan tidak bisa dibuka.

Anies mengatakan data yang dimaksud di dalamnya terkait perumahan untuk TNI, pembelian alutsista bekas, dan catatan Kementerian Keuangan terkait pembelian tersebut