Moeldoko Sebut Tudingan JK Soal Jokowi Tak Netral Subjektif

Kantor Staf Presiden
Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk membahas langkah lanjutan program kerjasama pengembangan pesawat tempur Korea Fighter X dan Indonesia Fighter X (KFX/IFX) bersama Korea Selatan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
15/1/2024, 17.22 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla alias JK terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral dalam Pilpres 2024.

Moeldoko menyebut padangan JK cederung bersifat subjektif dan tidak melihat secara utuh sikap Jokowi di dalam pemerintahan. "Belum-belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu, pasti akan bisa salah dalam melihat itu" kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/1).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan alasan sikap netral Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurut Moeldoko, Jokowi masih memberikan kepercayaan posisi menteri kepada politisi dari partai pengusung paslon nomor urut 1 dan 3.

"Apakah pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan publik dan fungsi administrasi yang tidak netral? Mari lihat secara jernih," ujar Moeldoko.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Partai NasDem, PKB dan PKS. Elit dari Partai NasDem yang duduk di Kabinet Indonesia Maju saat adalah Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara perwakilan PKB antara lain Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Adapun pasangan Ganjar-Mahfud mendapat dukungan dari PDIP, Hanura, Perindo, PPP untuk melaju sebagai peserta Pilpres 2024. PDIP saat ini menyumbang empat kader untuk duduk di posisi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anaz, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Sementara delegasi PPP di Kabinet Indonesia Maju diwakili oleh Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Maka kalau presiden bicara dalam sidang kabinet pasti paslon lain juga akan dengar. Seperti itu cara melihatnya," ujar Moeldoko.

Jusuf Kalla (Katadata/Amelia Yesidora)

Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyinggung manuver Presiden Joko Widodo yang kerap membela pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Menurutnya,hal ini tidak benar karena melanggar integritas aparat negara. Ia juga menyoroti pidato Jokowi yang kerap memerintahkan TNI, Polri, dan seluruh aparat negara bersikap netral.

“Saya selalu ingatkan, integritas itu tercantum dalam sumpah presiden,” kata Jusuf Kalla pada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu