Membanding Sikap Tiga Capres dalam Berantas Korupsi, Siapa Dukung KPK?

Tiga calon presiden  yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024 mengungkapkan komitmen dalam penguatan antikorupsi. Sikap itu disampaikan ketiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat menghadiri kegiatan Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (17/1) malam. 

Dalam acara PAKU Integritas, ketiga pasangan calon juga memaparkan pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menariknya, di antara upaya yang berbeda-beda, ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa integritas dibangun dan dimulai dari pemimpin sebagai contoh untuk ke bawahnya.

Bagaimana sikap tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden soal pemberantasan korupsi dalam pemerintahan lima tahun ke depan? 

Komitmen Pemberantasan Korupsi Anies Baswedan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan koruptor harus dimiskinkan. Hal itu merupakan salah satu cara dalam komitmennya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies mengatakan, salah satu cara dalam pelaksanaannya yakni pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," kata Anies. 

Pada forum tersebut, Anies mengatakan berdasarkan survei teranyar lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), KPK termasuk salah satu lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Berdasarkan hal itu, Anies mengatakan ia bersama Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk melaksanakan beberapa hal dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Aspek pertama, Anies mengatakan Undang-undang menjadi salah satu alat untuk mengembalikan marwah KPK agar kembali berwibawa. "Ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini bisa membalikan KPK kepada posisi yang kuat," katanya.

Kedua, meningkatkan standar etika lembaga antirasuah. Anies mengungkit masa di mana KPK tak mau ikut makan jika datang dalam suatu acara. Saat itu, kata Anies, KPK tak mau ikut kegiatan yang didanai di luar KPK.

"Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," ujar dia.

Cara ketiga menurut Anies adalah dengan memperbaiki rekrutmen di KPK. Anies mengatakan, perlunya perbaikan standar rekrutmen pimpinan dan anggota serta staf KPK. "Bukan sekedar mencari pekerjaan, tetapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," katanya.

Pada kesempatan itu Anies mengatakan dirinya memiliki pikiran untuk mengoptimalisasi LHKPN. Anies menyebut, bila tak melaporkan LHKPN dapat diberi sanksi demosi, reposisi, atau sanksi yang lain. 

Komitmen Pemberantasan Korupsi Prabowo Subianto 

Pasangan calon nomor urut 2 itu menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta.

Prabowo mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh. Salah satu kebijakan yang disinggung Prabowo adalah memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sanksi tersebut merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.

Selain itu Prabowo menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara, sebagai kelompok yang rentan korupsi, juga harus ditingkatkan. Prabowo mengatakan pemerintah harus realistis dalam melihat persoalan korupsi. 

"Menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan itu mencontohkan hakim-hakim di negara maju yang menurutnya telah mendapat hak yang layak. Ia mencontohkan kebijakan memberikan jaminan hakim agung di sejumlah negara hingga seumur hidup. “Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau meninggal. itu di amerika, Inggris," kata Prabowo.

Menurut Prabowo gaji pejabat negara yang tinggi akan membuat tak membuka kesempatan untuk korupsi. "Ini yang saya anggap sebagai pendekatan sistemik dan pendekatan realistis," kata Prabowo. 

Ia menilai saat ini banyak awak perusahaan BUMN yang gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, Dirjen, hingga Menteri yang tanggung jawabnya memegang anggaran negara hingga triliunan rupiah. Prabowo mengklaim hal itu telah diperhitungkan olehnya dan timnya sehingga dapat direalisasikan.

Tidak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan jika perlu penindakan korupsi menerapkan metode pembuktian terbalik.

Komitmen Pemberantasan Korupsi Ganjar Pranowo 

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK  untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.​​​​

Calon wakil presiden nomor urut 3 itu menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap LHKPN dan pemberantasan korupsi.

Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.

"Cara pencegahan yang bagus dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan ada dua poin penting agar sistem whistleblowing itu bisa berjalan optimal. Pertama adalah laporannya harus benar-benar anonim dan menyertakan alat bukti yang berdasarkan fakta.

Menurut Ganjar, whistleblowing yang terjaga anonimitasnya akan membuat masyarakat tidak ragu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, harta kekayaan yang tidak sesuai profil dan indikasi korupsi lainnya.

Ganjar menjelaskan semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat. "Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu," tuturnya.

Upaya lain yang menurut Ganjar perlu didorong dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia adalah perlunya digitalisasi sistem keuangan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi salah satu penangkal korupsi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, transaksi tunai sulit dilacak, sehingga memerlukan pembatasan. "Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen, e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban," ujar Ganjar. 

Selanjutnya, Ganjar mengatakan perlunya ada transparansi dalam setiap transaksi. "Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi.”

Lebih jauh dia mengatakan seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Oleh karena itu penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Adapun hal lain yang menjadi perhatian Ganjar adalah KPK perlu menjaga independensi. Ganjar mengatakan, sangat penting bagi lembaga antirasuah untuk menjaga integritas agar tak dapat diintervensi oleh siapapun.