Tim Hukum AMIN Batal Laporkan Jokowi ke Bawaslu, Anies: Masalah Receh

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan meminta Tim Hukum AMIN tidak mengadukan Jokowi ke Bawaslu terkait pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye.

“Enggak. Dicabut itu (rencana aduannya). Saya sudah perintahkan,” kata Anies pada wartawan di Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/1).

Menurut Anies, tidak ada alasan mendasar mengapa pernyataan ini harus dilaporkan ke Bawaslu. Mantan Gubernur Jakarta ini meminta timnya fokus untuk memenangkan Pemilu alih-alih melayangkan laporan ke pihak lain. “Tidak perlu, buat apa? Sangat receh,” ujarnya sembari tertawa.

Meski demikian, ia tidak menafikan bahwa Tim Hukum masih bakal melapor kasus yang mengancam AMIN. Khusus untuk kasus Jokowi, Anies melihat tidak ada urusannya dengan AMIN. Pernyataan Jolowi ini justru berurusan lebih tinggi yaitu pada negara.

Sebelumnya, ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, bilang pihaknya bakal mengadukan Jokowi perihal pernyataannya bahwa presidrn boleh berkampanye.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, berencana melaporkan pernyataan Jokowi lantaran bisa mengganggu stabilitas negara. Ia membayangkan bila TNI, ASN, dan Polisi memihak pada salah satu paslon layaknya presiden, mereka tidak akan fokus menjaga bangsa.

Presiden Jokowi mengatakan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu, termasuk jajaran menteri dan presiden. Meski begitu, dia menekankan para pejabat pemerintahan yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyampaikan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1).

Jokowi menjelaskan jabatannya sebagai presiden tak menutup kesempatan dirinya untuk ikut berkampanye. Namun, Jokowi enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah akan mengambil haknya untuk berkampanye di pemilu tahun ini.

“Ya, nanti dilihat. Jangan (bilang) presiden tidak boleh, boleh berkampanye. Itu boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” ujar Jokowi.