Migrant Care Temukan 3.238 Nama Ganda dalam DPT Pemilu di Malaysia
Organisasi yang fokus terhadap pendampingan terhadap kasus pekerja migran, Migrant Care, menemukan adanya nama ganda dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan jumlahnya mencapai 3.238 nama.
“Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama. Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” ujar Wahyu dalam konferensi pers di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2).
Selain 3.238 nama ganda, Migrant Care juga menemukan banyak data ganjil. Beberapa temuan yang dinilai janggal adalah adanya sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia. Selain itu juga ada 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang’.
Menurut Wahyu, pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang.
Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara. “Dari data ganda yang terkandung, dan saya kira punya potensi adanya penggelembungan suara kalau itu tidak dibenahi,” katanya.
Dia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, Susilo berharap Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar.
Sementara itu, Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Aresta menambahkan laporan serupa yang dilakukan Migrant Care minggu lalu terkait DPTLN New York tak ditindaklanjuti Bawaslu. Pada pekan lalu organisasi ini juga melaporkan kejanggalan DPT pemilih di New York.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta penyelenggara pemilu, untuk menyelesaikan potensi data pemilih ganda. Guspardi berharap pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
"KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media massa," kata Gaus.
Lebih jauh politikus Partai Amanat Nasional ini menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait, segera mengambil langkah antisipasi potensi DPT ganda d pemilu 2024. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, utamanya pemilih memiliki nama yang mirip.
"Ini bisa dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan 14 Februari mendatang, dan tidak lagi terjadi di berbagai kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia,” katanya menegaskan.
Selain itu, Guspardi berharap pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Dia menyampaikan komitmen Komisi II untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait guna menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di seluruh Indonesia.