Guru Besar UI Kritik Pemerintah: Indonesia Tidak Baik-baik Saja
Puluhan guru besar Universitas Indonesia membacakan seruan kebangsaan di Rotunda UI, Jumat (2/2). Menggunakan toga lengkap, mereka menyerukan rasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, membacakan sikap dengan tajuk Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali. Selain didampingi guru besar, nampak juga Ketua BEM UI, Verrel Uziel. Tidak terlihat sosok rektor UI dalam seruan ini.
“Kenapa kami pakai toga ini? Sebenarnya kami bukan menyombongkan kami guru besar, tapi kami bertugas menjaga etika akademik dan di tingkat nasional juga etika bernegara. Itu tugas kami,” kata Harkristuti kepada wartawan, “Jadi kami mengingatkan teman-teman dan para petinggi untuk dibuka ingatannya, kami merasa ini tidak baik-baik saja, harus ada yang mereka lakukan untuk memperbaiki hal ini.”
Menurut mereka, tatanan hukum dan demokrasi Indonesia kian hancur. Begitu juga dengan etika bernegara dan bermasyarakat yang nampak dari korupsi dan nepotisme. Hal ini mengganggu akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan kelayakan hidup.
Dewan Guru Besar UI juga menggarisbawahi adanya keserakahan atas nama pembangunan. Sudah banyak pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data dan kewarasan akal budi. Oleh sebab itu, sumber daya alam dan keragaman hayati semakin berkurang.
Kemudian, mereka menyoroti sikap pejabat yang dianggap mengingkari sumpah jabatan demi kekayaan pribadi. Pejabat juga melakukan korupsi dan membiarkan negara tanpa tatakelola.
“Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat,” kata Harkristuti Harkrisnowo di Depok, Jumat (2/2).
Berikut empat seruan yang mereka ungkapkan hari ini:
- Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi
- Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan
- Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
- Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.