Bansos BLT Rp 600 Ribu Jadi Sorotan Jelang Pilpres, Ini Respons Jokowi

ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/agr/aww.
Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
2/2/2024, 16.17 WIB

Presiden Joko Widodo merespons adanya anggapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 600 Ribu dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden. Jokowi mengatakan penyaluran bansos bukan hanya melalui keputusan pemerintah.

"Sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri," kata Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

Jokowi beberapa waktu belakangan getol berkeliling untuk membagi-bagikan bansos. Presiden menjelaskan penyaluran bantuan adalah respons pemerintah atas kenaikan harga beras di dunia.

"Kami ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah," katanya.

Jokowi juga menanggapi waktu pemberian bansos yang berdekatan dengan pencoblosan. Menurutnya, penyaluran bantuan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu sehingga tak perlu dikaitkan dengan politisasi.

"Ini kan sudah dari Desember (2023)," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemberian bansos menjadi sorotan menjelang Pilpres 2024.  Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta menuntut Jokowi
tak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak mempolitisasi dan personalisasi bansos.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bahkan menelusuri dugaan politisasi beras Bulog yang diduga akan dibagikan untuk bansos dengan stiker pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran.

. "Kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).


Reporter: Antara