Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, di tengah isu yang menyebutkan bahwa ia akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, kapasitas Megawati dalam pertemuan tersebut sebagai Presiden ke-5 RI.
"Bu mega kan dalam kapasitas beliau presiden kelima, beliau Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (3/2).
Namun, Hasto enggan menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah pertemuan Megawati dan Sri Mulyani itu terkait dengan isu mundur dari kabinet.
"Bu Sri Mulyani dan Bu Megawati karena sering ketemu di BRIN secara tertutup, ya saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas," kata Hasto.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menyinggung adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat kepentingan elektoral bagi pihak tertentu.
"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementrian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto.
Lebih jauh, ia pun menginggung adanya politisasi bansos untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02 ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," katanya.
Isu Sri Mulyani Mundur
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati merespon kabar dirinya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Dia menyatakan masih bekerja di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Masa? Ini masih kerja," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1).
Saat diminta penjelasan, Bendahara Negara ini kembali menegaskan bahwa dirinya masih bekerja di pemerintahan. "Saya [masih] bekerja," kata Sri Mulyani.
Kabar Sri Mulyani mundur dari Kabinet Jokowi awalnya berasal dari pernyataan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.
Dalam acara bertajuk Political Economic Outlook 2024 di Jakarta, pada Sabtu (13/1), Faisal bercerita, bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu siap meninggalkan jabatannya sebagai Menkeu.
"Saya dengar, Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," kata Faisal.
Dengan kabar tersebut, dia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan menteri yang lain.
"Pramono Anung [sekretariat kabinet] sudah gagap. Kan dia [dari] PDIP, belain Jokowi terus, pusing," kata Faisal.
Menurut Faisal Basri, kabar mundurnya sejumlah menteri masih menunggu momentum yang tepat. Jika ini benar-benar terjadi, dia memperkirakan mundurnya sejumlah menteri akan menjadi pemicu yang dahsyat.
Faisal Basri mencontohkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita bersama 13 menteri lain yang memutuskan untuk mundur di zaman pemerintahan Soeharto.