JK Respons Kritik Sivitas Akademika ke Jokowi: Atas Nama Hati Nurani

Wakil Presiden ke-10 dan ke 12, Jusuf Kalla (JK) mengomentari munculnya kritik yang dilayangkan sivitas akademika kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan kritik sejumlah perguruan tinggi muncul dari penilaian logis dan berdasar pada hati nurani.

"Apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani. Mereka profesor, masa kita uji profesor," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).

JK menilai, kritik yang dilayangkan sejumlah sivitas akademika merupakan hal yang tak terbantahkan. Ia pun enggan mengomentari lebih jauh mengenai kritik yang dilayangkan.

"Karena bagaimana saya bisa menguji, mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua," katanya.

Belakangan sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi menyuarakan kekhawatirannya terhadap situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Berikut sejumlah kampus yang menyampaikan kritik:

Institut Teknologi Bandung (ITB)

Guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka juga membacakan sembilan poin deklarasi untuk merespons situasi politik terkini.

"Kesimpulannya: Betapa terancamnya demokrasi ke depan kalau integritas dipertaruhkan," kata Guru Besar Teknik Kimia Prof. Yazid Bindar dalam pernyataannya di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2).

Universitas Gadjah Mada

Kampus Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi institusi pertama yang menyatakan keprihatiannnya. Bahkan, mereka merilis Petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan kondisi perpolitikan nasional di bawah pemerintahan Jokowi.

Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Koentjoro Soeparno di acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM pada Rabu (31/1). Koentjoro merupakan seorang profesor psikologi UGM yang pernah menjadi Pimpinan Dewan Guru Besar UGM. 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata Koentjoro.

Universitas Indonesia

Puluhan guru besar Universitas Indonesia membacakan seruan kebangsaan di Rotunda UI, Jumat (2/2). Menggunakan toga lengkap, mereka menyerukan rasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara.

Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, membacakan sikap dengan tajuk Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali. Selain didampingi guru besar, nampak juga Ketua BEM UI, Verrel Uziel. Tidak terlihat sosok rektor UI dalam seruan ini.

"Kami merasa ini tidak baik-baik saja, harus ada yang mereka lakukan untuk memperbaiki hal ini.” kata Harkristuti.

Universitas Padjadjaran

Guru besar Unpad juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Deklarasi dilakukan Ketua Senat Akademik Unpad Prof Ganjar Kurnia di Bandung, Jumat (3/20.

Mereka menyinggung turunnya kualitas demokrasi selama kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Ganjar Kurnia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Universitas Airlangga

Kritik juga datang dari civitas akademika Universitas Airlangga. Sebanyak 120 guru besar dan dosen Unair menggelar aksi "Unair Memanggil" di Surabaya, Senin (5/2).

Dalam aksi tersebut, mereka mengingatkan Jokowi untuk menjaga etika dan mewujudkan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hadir dalam agenda tersebut, Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Thomas Santoso, Prof. Suparto Wijoyo, hingga Airlangga Pribadi Kusman.

Institut Pertanian Bogor

Guru Besar dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) juga mengeluarkan suara yang sama atas kondisi saat ini. Hal tersebut disampaikan lewat Forum Keluarga Besar IPB pada Sabtu (4/2).

Mereka meminta demokrasi dijalankan demi kepentingan rakyat dan bukan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, kepemimpinan harus dipilih lewat proses demokrasi yang adil.

Universitas Hasanuddin

Sivitas akademika Unhas juga menyuarakan petisi agar Jokowi dan semua pejabat tetap bertahan dengan demokrasi. Hal tersebut disampaikan lewat petisi Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar pada Jumat (2/2).