Ahok Lebih Pilih Jabatan Jaksa Agung atau Menkeu Dibanding Ketua KPK
Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan lebih memilih menjabat sebagai pimpinan jaksa agung atau menteri keuangan (Menkeu), dibandingkan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diungkapkan Ahok saat menjawab pertanyaan Young Lex perihal seandainya ia ditawari jabatan oleh presiden yang terpilih nanti. Ahok menegaskan bahwa dirinya tak suka berandai-andai.
Akan tetapi, ia menceritakan bahwa dirinya sempat ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih di tahanan pada 2018 lalu.
Sebelum menanggapi keinginannya memilih jaksa agung, Ahok menyatakan bahwa ia lebih memilih menjadi Dirjen Bea Cukai demi menghentikan penyelundupan barang impor. Namun, terhalang usia.
Ketika ditanya lagi apabila seandainya menjadi ketua KPK, Ahok jujur mengatakan bahwa jika diberi kesempatan untuk memilih, ia akan lebih memilih menjadi jaksa agung dan Menkeu.
"Kamu kalau mau angkat saya jadi jaksa agung dong. Kalau jadi jaksa agung apa yang saya lakukan, saya mah tidak malu-malu, saya mah minta. Tapi kan ini berandai-andai, ini mah gampang dong tinggal bicara saja," kata Ahok dalam acara Ahok is Back di Jakarta Selatan, Kamis (8/2).
Apabila berandai-andai apabila menjabat sebagai jaksa agung, Ahok akan menetapkan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara. Jika sebagai Menkeu, ia akan fokus pada urusan perpajakan dan bea cukai, sesuai dengan keinginannya sejak awal.
Sebelumnya, Ahok mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina melalui akun Instagram pribadinya, pada Jumat (2/2).
“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024,” tulis Ahok dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya @basukibtp.
Dalam unggahan tersebut, Ahok menyatakan alasan pengunduran dirinya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait keputusan mundurnya dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok mengaku telah berniat melakukannya sejak lama.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat menunda keputusannya lantaran adanya kemunduran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ahok mengatakan, salah satu pertimbangan sudah berani meninggalkan posisinya tersebut karena telah adanya direktur manajemen risiko yang telah dilantik.