Pemerintah memastikan mulai memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Juli tahun ini. Pemindahan ASN tersebut akan dimulai jika hunian ASN di IKN telah rampung.
“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” kata Sekretaris Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos, dikutip dari Antara, Selasa (13/2).
Jaka mengatakan, memindahkan ASN bukanlah hal yang mudah, melainkan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan secara bertahap.
“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, plus karena ada 17 Agustus-an, kita harus manage dengan baik,” jelasnya.
Sejauh ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19%. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan bangunan pemerintahan lain seperti Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya telah mencapai 58,21%.
Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.
Menurut dia, semua upaya percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).
Pembangunan IKN dinilai masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibukota negara baru Indonesia.
Tunjangan Khusus
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyebut akan memindahkan sebanyak 3.245 ASN ke IKN pada tahun ini.
Pemindahan akan dilakukan secara bertahap mulai Juli hingga November 2024. Azwar mengatakan setiap ASN yang bertugas di IKN akan mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian dan lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," kata Anas seperti dikutip Minggu (17/12).
Anas menjelaskan pemindahan ASK ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, tapi juga merupakan transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Untuk itu, dia meminta setiap kementerian dan lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.