Respons Staf Presiden Usai Terima Surat Cinta dari Mahasiswa UGM

Dosen dan mahasiswa dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyampaikan surat berisi kritik dan kecewa kepada dua almamater yang menjadi pejabat dekat Presiden Jokowi. Mereka yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.

Menanggapi itu, Ari menyatakan terima kasih atas "surat cinta" yang diterimanya dari para mahasiswa. "Dalam masyarakat akademik, kritik dan perdebatan adalah sesuatu yang menyehatkan," kata Ari yang menjabat Koordinator Staf Khusus Presiden, Selasa (13/2).

Dia menyatakan perlu menjaga budaya akademik dengan pemikiran yang kritis, terbuka, menghargai keragaman dan perbedaan perspektif, disertai semangat kontribusi bagi kemaslahatan bersama.

"Saya dan Prof Pratikno memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas, memperkuat demokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, serta mencurahkan energi dan kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara," kata dia.

Dalam surat yang terdiri atas tiga halaman itu, mahasiswa dan dosen mengingatkan Pratikno dan Ari yang pernah menjadi dosen mengajarkan tentang demokrasi Indonesia.

“Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya,” demikian bunyi petikan surat terbuka yang disampaikan Senin (12/2).

Mahasiswa menyampaikan keresahan terhadap demokrasi belakangan ini. “Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah, sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru seperti disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu,” isi surat tersebut.

Mereka menjelaskan keresahan terhadap demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2019. Mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes banyak hal yang dirasakan mengancam demokrasi, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Cipta Kerja, dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).