JK Dukung Usulan Hak Angket Pemilu di DPR: Bagus Hilangkan Kecurigaan
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla merespons bergulirnya isu hak angket yang disuarakan partai koalisi pendukung capres dan cawapres no urut 1, dan nomor urut 3. Hal ini menyikapi tudingan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum 2024.
Wapres RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) turut mendukung usulan tersebut, karena hak angket baik untuk kedua pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Menurut JK, dengan adanya hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu baru-baru ini.
“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan”, ujar JK, Sabtu (24/2), dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, JK berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR. Namun demikian JK juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 terutama pilpres.
“Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya”, imbuh JK.
Secara terpisah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya meyakini partai pengusungnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) solid mendukung usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar menilai penggunaan hak angket merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Ia menyebut angket sebagai cara terbaik dalam mengusut berbagai dugaan kecurangan di pemilu yang terlihat dari kekacauan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.
Menurutnya, hak angket tidak perlu dipersoalkan karena bertujuan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan sehingga dinilai sebagai tindakan yang baik.
"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," ujar Ganjar di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar-Mahfud (TKRPP), Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar berkumpul dengan para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan pada Jumat (23/2) di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.
Juru Bicara Timnas AMIN Angga Putra Fidrian mengonfirmasi salah satu topik pertemuan ini adalah terkait hak angket. Mereka bakal membahas rencana menggulirkan hak angket DPR untuk dugaan kecurangan pemilu. "Betul (rapat terkait hak angket)," kata Angga lewat pesan teks kepada wartawan.