Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai sejumlah partai politik yang mendukung usulan hak angket DPR mengenai dugaan kecurangan Pemilu tak kompak.
Ace optimistis partai politik dan para ketua umumnya akan bersikap objektif dan tahu bagaimana menempatkan hak angket tersebut.
"Saya kira demikian (parpol pengusul hak angket tak kompak), ya kita lihat saja," kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).
Menurutnya, hak angket tidak relevan bila digulirkan untuk dugaan kecurangan Pemilu. Upaya yang menurutnya dapat dilakukan berkaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu yakni dengan menyerahkannya pada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekali lagi hasil pemilu tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik, karena apa? karena hasil pemilu sesungguhnya keinginan rakyat," katanya.
Hak angket DPR sebelumnya diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2).
Sedangkan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sepakat menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu di DPR. Sekretaris Jenderal tiga partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem menunggu koordinasi dengan PDIP.
"Kami siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket. Posisi kami, data sudah siap, tinggal menunggu selanjutnya," kata Sekretaris Jenderal Nasional NasDem, Hermawi Taslim, usai rapat bersama di Nasdem Tower hari ini, Kamis (22/2).