Jaga Pemilu Soroti 4 Hal Soal Pemilu 2024, Salah Satunya Transparansi

Gerakan masyarakat Jaga Pemilu menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 menurunkan standar kualitas dan integritas demokrasi bila dibanding dengan pemilu periode sebelumnya.

Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani melihat hal ini tercermin dari empat indikator. Salah satunya kurangnya transparansi dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu. 

“Ini bisa jadi malapraktik Pemilu di Indonesia. Siapa pun yang menguasai sumber daya publik akan menggunakan itu untuk kebutuhan diri atau kelompoknya,” kata Luky di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (26/3). 

Indikator pertama terkait turunnya kualitas demokrasi dalam Pemilu 2024 adalah menurunnya standar integritas kepemiluan. Luky menjelaskan standar ini sebenarnya sudah ditetapkan secara internasional, namun masih saja marak pelanggaran atau kecurangan dalam Pemilu.

Kedua, lemahnya penegakan hukum dan sanksi pada pelanggar aturan Pemilu. Soal ini, Jaga Pemilu sudah melaporkan 210 temuan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dari seluruh temuan itu, hanya satu yang diproses Bawaslu.

Ketiga, melemahnya mekanisme akuntabilitas baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, harusnya lembaga legislatif menjadi pemantau pemilu, terutama penyelenggara pemilu. Sementara, publik dan kelompok organisasi harusnya memantau baik peserta maupun penyelenggara pemilu. 

Keempat, kurangnya transparansi penyelenggaraan pemilu dan akses informasi. Menurut Luky, baik KPU dan Bawaslu memberi informasi dan aturan secara sangat terbatas sehingga peserta pemilu dan publik masih belum tata cara dan standar yang digunakan. 

“Transparansi paling mencolok adalah mekanisme buka tutup KPU untuk Sirekap, sehingga publik yang antusias melakukan pencocokan hasil pengamatan di masing-masing TPS dengan foto C hasil yang diunggah di Sirekap jadi terbatas,” kata Luky. 

Oleh karena empat hal itu, Luky menyebut Pemilu Indonesia berada pada situasi 'New Normal'. Jaga Pemilu sendiri memandang penurunan integritas pemilu ini berpengaruh negatif terhadap pemerintahan baru. 

"Kepercayaan publik juga akan menurun dan bisa berujung pada apatisme publik dalam mendukung kebijakan dan program pemerintahan terpilih,” kata laporan Jaga Pemilu.