Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani rampung pekan ini. Pemerintah saat masih mengkaji rumusan kebijakan tersebut sebelum diterapkan ke publik nantinya.
“Baru dalam perencanaan, dan baru dalam penghitungan. Saya kira besok atau Jumat selesai,” kata Jokowi kepada wartawan seusai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Rabu (3/4).
Sinyal kenaikan HPP gabah dan beras telah mencuat sejak awal bulan ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga gabah di tingkat petani tidak boleh terlalu rendah. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa kesejahteraan petani tidak boleh menindas konsumen.
Dia menekankan bahwa penyesuaian HPP gabah dan beras harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Jadi, penyesuaian HPP gabah dan beras harus kami hitung bersama-sama. kami akan segera mendiskusikan hal ini supaya harga di tingkat petani tidak terlalu jatuh dan masih bisa diterima konsumen," kata Arief di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten pada Senin (1/4).
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi telah mendorong pemerintah untuk mengubah HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kg. HPP gabah saat ini adalah Rp 5.000 per kg, atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai Rp 6.100 per kg.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyarankan agar pemerintah menaikkan HPP gabah setidaknya menjadi Rp 6.000 per kg. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah biaya pokok produksi dengan margin sekitar 20%. Adapun biaya produksi meliputi benih, pupuk, air, tenaga kerja, sewa lahan, dan sewa alat.
"Kami menghitung ada kenaikan di semua lini tersebut. Kalau menurut saya terlalu kecil margin petani saat ini, karena risiko penanaman padi terlalu tinggi saat ini," kata Sutarto.
Di sisi lain, Bapanas mencatat biaya pokok produksi gabah saat ini Rp 4.200 per kg dengan margin hampir 20%. Dengan demikian, peningkatan HPP menjadi setidaknya Rp 6.000 per kg akan mendongkrak margin petani padi lebih dari 42%.