Ketua MK Cecar Airlangga dan Muhadjir Soal Penyaluran Bansos Awal 2024

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bersiap memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).
5/4/2024, 10.43 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menanyakan kemungkinan bantuan sosial yang berbeda jenisnya dibagikan secara bersamaan pada kurun waktu Januari-Februari 2024. Pertanyaan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Suhartoyo mengatakan Januari dan Februari merupakan masa-masa yang beririsan dengan kampanye pemilihan presiden. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan apakah ada kemungkinan bantuan diberikan secara bersamaan.

"Fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin, apakah dua kementerian ini ada koordinasi atau masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri?" kata Suhartoyo bertanya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jumat (5/4).

Menjawab pertanyaan itu, Muhadjir mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Kendati demikian, ia menekankan pembagian bansos secara simultan tak hanya terjadi pada Januari 2024.

"Bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu," katanya.

Menko Muhadjir di Sidang Sengketa Pilpres MK (Tangkapan Layar youtube MK)

Ia mengatakan, jika memenuhi klasifikasi maka penerimaan beragam bansos tersebut dimungkinkan. Hal itu demi menekan kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah ditargetkan.

"Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014 kemiskinan ekstrem 0 persen bisa terselesaikan," katanya.

Selain Muhadjir, dan Airlangga, dalam sidang MK hari ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, mahkamah juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Reporter: Ade Rosman