Di Depan Hakim MK, Menko Muhadjir Sebut Tak Ada yang 100% Netral

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyinggung soal netralitas pejabat. Ia mengatakan tak ada orang yang benar-benar netral dalam kebijakannya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menjawab pertanyaan Hakim MK Ridwan Mansyur soal netralitas pemerintah dalam masa kampanye.

"Kalau ada orang bilang netral, pasti 100% bohong," katanya.

Ia beralasan pada dasarnya manusia ditakdirkan memiliki preferensi tertentu. Meski demikian, sebagai pejabat publik, Muhadjir berjanji akan amanah termasuk soal pemberian bantuan sosial.

"Kami berusaha meminimalkan kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bertanya kepada Muhadjir dan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal netralitas aparatur negara. Ridwan merujuk pada dalil pemohon dalam sidang sengketa pilpres.

"Dari kedua pemohon disebutkan dalilnya, yaitu adanya kegiatan aparatur negara dan menteri-menteri yang lekat khususnya dalam kegiatan kampanye," kata Ridwan.

Dalam penjelasannya di awal sidang, Muhadjir Effendy menegaskan program yang dilaksanakan oleh kementerian yang dipimpinnya tak berkaitan dengan Pemilu 2024. Bantuan pangan diberikan dalam rangkan mengentaskan kemiskinan dan juga antisipasi dampak El Nino.

Muhadjir mengatakan, program-program yang dilaksanakan Kemenko PMK telah dilaksanakan sejak awal bertugas, jauh sebelum tahapan Pemilu 2024. Hal itu termasuk program bantuan pangan beras yang diberikan ke masyarakat pada Januari hingga Juni 2024.

"Pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, antisipasi dampak El Nino, serta menghapus kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir dalam pemaparannya di Sidang MK.