PDIP Gelar Rapat Bulan Depan, Bahas Kans Gabung Prabowo atau Oposisi

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meresmikan armada mobil bioskop keliling di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional di Rakernas PDIP di Jakarta, Jumat (29/9).
22/4/2024, 22.17 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan sikap politiknya di masa depan. Mereka masih menunggu arahan resmi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai merupakan hak prerogratif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar Rapat Kerja Nasional yang insyaAllah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah.

Nantinya, dalam Rakornas itu, tambah Basarah, segenap struktur PDIP bail DPC maupun DPD akan berembuk melihat dinamika politik. Pengurus juga akan memberikan usulan kepada Megawati.

"Di sana (Rakornas) akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintah," katanya. 

Basara juga mengatakan partainya terbiasa dengan segala situasi politik. Hal itu diungkapkan Basarah ketika ditanyai posisi PDIP dalam pemerintahan mendatang.

"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," kata Basarah kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Sebelumnya Partai Gerindra menjanjikan komunikasi Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Megawati akan semakin intens. Komunikasi akan berjalan usai Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa Pilpres.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hubungan antara kedua tokoh itu pun selama ini terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, ia optimistis Prabowo dan Mega bisa berkomunikasi ke depannya. 

"Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega, dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4).

Reporter: Ade Rosman