Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sikap PKS yang membuka diri bergabung dengan kubu pemenang menunjukkan pembelahan antara PKS dengan pendukung fanatiknya. "Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
Ia menilai saat masa kampanye, PKS kerap melayangkan serangan negatif secara masif terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata dia.
Mahfuz Sidik pun menyinggung narasi yang muncul saat Pilpres 2019, yang mana, kata dia, kala itu banyak narasi yang mucul dari kalangan PKS menganalogikan Nabi Musa yang tak perlu berutang kepada Firaun.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," katanya.
Ia pun menekankan pernyataan Jokowi dan Prabowo untuk tak memunculkan narasi-narasi yang beresiko membelah masyarakat secara politis dan ideologis.
Sebelumnya, PKS berharap didatangi Prabowo Subianto untuk diajak masuk koalisi pemerintahan. PKS ingin bisa menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang telah bersua presiden terpilih itu.
"Mungkin PKS akan didatangi, kami berharap begitu," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakal Al Habsyi di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4) dikutip dari Antara.
Aboe mengatakan pertemuan tersebut tak memastikan sikap politik PKS ke depan. Ia mengatakan internal partainya akan memutuskan apakah PKS masuk koalisi atau berada di luar pemerintahan. "Masa main masuk (koalisi Prabowo) saja, kayak (akan) diterima saja," katanya.
Ia optimistis keinginan PKS akan disambut Prabowo karena hubungan dua pihak baik. PKS merupakan pendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Anggota Komisi III DPR itu juga akan mengatur rencana pertemuan Prabowo dan PKS dalam waktu dekat.