PKS Dukung Presidential Club Prabowo, Ingatkan Fungsi Utama Wantimpres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung rencana Prabowo Subianto membentuk Presidential Club pada pemerintahan mendatang. Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai usulan itu bisa menjadi wadah pertemuan informal.

Menurut Muzammil forum Presidential Club bisa menjadi wadah komunikasi informal yang memungkinkan terjadinya pertemuan untuk melakukan lobi. "Sebagai wadah informal, Presidential Club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh Presiden," kata Muzammil dalam keterangannya, Senin (6/5).

Lebih jauh Muzammil menilai presiden terpilih memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun dan meminta masukan dari berbagai pihak. Kendati demikian, ia mengatakan sebagai wadah formal telah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang anggotanya secara eksplisit ditunjuk oleh Presiden.

Wantimpres menggantikan keberadaan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada masa Orde Baru. Saat itu DPA dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasehat Presiden sehingga dibentuklah Wantimpres di bawah kewenangan Presiden. 

“Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara," kata Muzzamil lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak, menyampaikan rencana Prabowo untuk membentuk Presidential Club yang diisi para mantan presiden yang masih hidup sampai saat ini. Pembentukan klub tersebut bertujuan agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan.

Lebih lanjut, kata Dahnil, Prabowo berharap para pemimpin di Indonesia bisa kompak dan rukun untuk turut berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat. Klub ini diharapkan bisa menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan maupun sikap politik para tokoh. .

Dahnil mengatakan Prabowo optimistis akan bisa menjaga komunikasi dengan Presiden Jokowi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.