Jawaban Gerindra soal Peluang Raffi Ahmad jadi Menteri Kabinet Prabowo
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan publik figur, termasuk artis untuk mrnjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut diungkapkan Dasco ketika ditanyai peluang publik figur seberti Ahmad Dhani hingga Raffi Ahmad masuk dalam jajaran kabinet.
"Hak warga negara yang punya hak politik dan kemudian juga berjuang dalam pilpres itu juga menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya artis, yang di luar artis juga dipertimbangkan," kata Dasco usai menghadiri acara halal bihalal DPD Gerindra DKI di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Dasco mengatakan, partai pengusung Prabowo-Gibran menganggap nama-nama yang beredar di media sosial berkaitan dengan susunan kabinet sebagai suatu aspirasi, dinamika juga merupakan usulan dari publik.
"Tetapi sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix," kata dia.
Ia juga mengomentari rumor terkait penambahan kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Namun, menurut dia, Prabowo saat ini tengah berfokus merancang program yang dijanjikan saat massa kampanye
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago sebelumnya menilai, skenario penambahan kursi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi 40 kementerian sebagai instrumen politik jangka panjang. Menurut dia, encana itu merupakan alat tawar kepada sejumlah parpol rival di Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ini tentu terkesan ingin mengakomodir pihak yang kalah dari kubu Ganjar atau Anies," kata Arifki lewat pesan suara WhatsApp pada Rabu (8/5).
Menurut Arifki, penambahan jumlah kementerian juga dapat dilihat sebagai upaya memperkuat barisan pendukung Prabowo tanpa harus mengurangi jatah alokasi kursi menteri untuk tiap-tiap parpol pengusung Prabowo.
KIM merupakan koalisi partai yang mendukung pasangan Prabowo - Gibran di pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
"Rencana penambahan kursi menteri ini tidak mengurangi jatah untuk parpol KIM, dan penambahan menjadi 40 kementerian itu juga dapat dilihat sebagai upaya menampung orang Presiden Jokowi di kabinet Prabowo," ujar Arifki.
Adapun jumlah kementerian saat ini dipatok paling banyak 34 kementerian. Jumlah tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Proposal untuk menambah 6 kementerian baru ini diyakini bisa menjadi wadah untuk menampung kolega politik Prabowo dalam hajat Pilpres lalu. Selain posisi menteri, penambahan kursi kabinet Prabowo menjadi 40 kementerian turut membuka jabatan baru pada level wakil menteri hingga posisi strategis lainnya.