Jokowi Batal Jadi Pimpinan Koalisi, Sinyal Posisi Politiknya Melemah?
Prabowo Subianto bakal menjadi pimpinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat menjabat sebagai presiden periode 2024-2029. Keputusan ini memudarkan wacana Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan koalisi usai lengser menjadi presiden.
Batalnya Jokowi menjadi pimpinan koalisi seiring kekuatan politiknya makin berkurang usai lengsernya dari pemerintahan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan melemahnya pengaruh Jokowi setelah masa habis jabatan sebagai presiden menandakan iklim konstitusi yang sehat.
"Saya rasa ini wajar dan jika Jokowi tidak menjadi pimpinan koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai presiden," kata Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (13/5).
Wacana mengenai posisi Jokowi sebagai pimpinan koalisi seluruh partai politik pemerintahan baru digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka mengusulkan Joko Widodo sebagai pimpinan koalisi setelah masa habis jabatan presiden. Namun, usulan ini ditolak banyak partai politik.
KIM merupakan koalisi partai yang mendukung pasangan Prabowo - Gibran di pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Arifki menilai, meski tak memimpin koalisi, Jokowi masih bisa mempengaruhi pemerintahan lewat pengaruhnya kepada Gibran. "Meski posisi Jokowi melemah tapi ini yang membedakan dengan SBY dan Megawati," ujar Arifki.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan bila Jokowi memimpin koalisi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kebingungan dalam jalannya pemerintahan. "Agar tidak ada pemimpin lain atau matahari kembar yang sifatnya bisa membuat simpang siur jalannya pemerintahan," kata Agung.
Agung memperkirakan Jokowi pun akan mendapat jabatan publik. Dia menilai Jokowi cocok menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. "Karena semua ada porsinya, ketika selesai menjabat 2 periode, ya harus selesai. Harus dibatasi. Serahkan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gibran," ujar Agung.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan sosok presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi pimpinan dari partai politik anggota KMI saat telah menjabat sebagai presiden periode 2024-2029.
Meski demikian, Airlangga mengatakan mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis yang melibatkan pimpinan partai politik KIM akan disepakati secara bersama.
"Pimpinan dilakukan secara bersama, kolektif, dan kolegial dan pimpinannya adalah Pak Presiden terpilih," kata Airlangga usai kegiatan diskusi di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat Sabtu (11/5).