Bapanas Jelaskan Alasan Jokowi Ingin Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja

Fauza Syahputra|Katadata
Pekerja memanggul karung beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
14/6/2024, 18.16 WIB

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan praktik kepemilikan perusahaan pangan di luar negeri merupakan hal yang umum ditemui di berbagai negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Perum Bulog untuk menyuntikkan dana ke produsen beras di Kamboja.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sejumlah negara seperti Cina dan Malaysia telah lebih dulu menjalankan praktik kepemilikan perusahaan pangan di luar negeri. Langkah ini diyakini dapat memberikan kepastian stok cadangan beras bagi negara.

"Malaysia punya lahan pertanian di Australia. Biasanya beberapa negara tidak memungkinkan produksi di negaranya," kata Arief di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (14/6).

Kendati demikian, Arief mengakui langkah akuisisi perusahaan beras merupakan langkah alternatif apabila produksi beras dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dia melanjutkan, beberapa negara dunia saat ini menerapkan sistem bisnis yang melibatkan lintas batas negara atau crossborder.

Fenomena ini merujuk pada praktik di mana produk pangan dan komoditas pertanian diproduksi di satu negara atau wilayah diimpor ke negara atau wilayah lain. Tujuan impor adalah untuk konsumsi atau penjualan.

Arief memberi contoh kegiatan transaksi pangan di Singapura sebagai negara kota dengan lahan yang terbatas dan tidak memiliki basis pertanian besar. Meski begitu, Singapura dikenal sebagai pusat logistik dan distribusi penting di Asia Tenggara.

Menurut Arief, banyak perusahaan multinasional menggunakan Singapura sebagai basis operasi regional untuk distribusi produk pangan dan pertanian ke negara-negara di sekitarnya.

"Kalau konsepnya traders sebagai perdagangan dunia kenapa tidak? banyak kok negara lain punya home base di Singapura, kemudian trading jual beli. Jadi misalnya trading di luar negeri maka menanam di manapun bisa saja, bebas," ujar Arief.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui usulan agar Perum Bulog dapat menyuntikkan dana ke produsen beras di Kamboja. Hal ini diyakini dapat memberikan kepastian stok cadangan beras negara.

"Proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi yang aman," kata Jokowi seusai memberikan sambutan di HUT Ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (10/6).

Menurut Jokowi aksi korporasi yang dilakukan oleh Bulog nantinya akan mengurangi tren pembelian atau impor beras domestik secara bertahap. "Daripada beli ya lebih bagus investasi," ujar Jokowi.

Pada kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat instruksi dari Jokowi untuk menjalankan proses akuisisi perusahaan beras asal Kamboja. Luhut menyampaikan Perum Bulog kini masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut.

Dia menambahkan, proses pembangunan ke depan harus mengantisipasi efek tren global saat ini seperti perubahan iklim, peningkatan demografi dan kondisi geopolitik. Menurut Luhut, pembangunan ke depan juga harus mengantisipasi efek tren global saat ini. 



Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu