Lobi-lobi 3 Poros Koalisi Pilkada Jakarta, Jalan Berlaga Anies dan RK?

ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Warga berfoto dengan Si Mayor yakni Maskot pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berupa boneka Macan Kemayoran saat peluncuran tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (25/5/2024). .
Penulis: Ira Guslina Sufa
25/6/2024, 10.28 WIB

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, dinamika politik di Jakarta kian cair. Partai politik makin gencar membangun koalisi untuk bisa mengusung calon yang akan bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. 

Koalisi di Pilkada Jakarta menjadi keharusan lantaran tak satupun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa koalisi. Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, partai politik atau gabungan partai harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta untuk bisa mengusung calon. 

Hingga kini baru ada tiga nama calon kandidat gubernur yang digadang akan maju di Pilkada Jakarta dan sudah mendapat dukungan dari Partai Politik. Dua nama yang sudah resmi diusung adalah Anies Rasyid Baswedan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhamad Sohibul Iman yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. Nama lain yang sudah mengantongi dukungan partai namun belum resmi diusung adalah Ridwan Kamil yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. 

Munculnya tiga kandidat calon gubernur membuat konstelasi kian dinamis lantaran lobi politik yang belum putus. PKB dan PKS harus mencari kawan untuk berkoalisi mendukung calon. Sementara koalisi pendukung Prabowo Subianto perlu memastikan siapa nama yang akan diusung. 

Hasil pemilu 2024 menunjukkan suara tertinggi diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera dan diprediksi meraih 18 kursi DPRD Jakarta. Di bawahnya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 15 kursi diikuti Gerindra dengan 14 kursi dan Nasional Demokrat dengan 11 kursi. 

Partai lain yang juga memiliki kursi di DPRD Jakarta adalah Golkar dengan prediksi 10 kursi disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10 kursi.  Selanjutnya ada Partai Solidaritas Indonesia dengan 8 kursi diikuti Partai Amanat Nasional dengan 10 kursi ditutup dengan Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing 1 kursi. 

Mufakat Koalisi Prabowo 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan melanjutkan kerjasama di pemilihan presiden 2024 untuk mendukung calon di Pilkada Jakarta. Saat Pilpres Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora, Garuda dan Prima.

“Optimis bersama Gerindra,” kata Airlangga  di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (23/6).

Airlangga mengatakan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung partainya di Pilkada Jakarta akan dibahas bersama dengan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. Meski begitu ia mengatakan Golkar belum memutuskan untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Menurut Airlangga terkait siapa yang akan diusung Golkar di Jakarta, termasuk dimana Ridwan Kamil selaku kader Golkar akan berkontestasi, akan segera diumumkan kepada publik. Di sisi lain nama Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta sudah mendapat persetujuan dari Gerindra, dan PAN. 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan mengatakan nama Ridwan Kamil sudah disetujui koalisi dan disampaikan pada pertemuan antar pimpinan partai bersama Presiden Joko Widodo akhir Mei lalu. Menurut Zulkifli semua pimpinan partai setuju dengan sosok Ridwan. 

Bergabungnya Golkar, Gerindra dan PAN meski belum ada sinyal dari anggota koalisi lain seperti Demokrat sudah  mengamankan satu tiket untuk mengusung calon di Pilkada Jakarta. Pada pemilu 2024 Gerindra diprediksi meraih 14 kursi DPRD Jakarta, Golkar dengan 10 kursi dan PAN dengan 10 kursi. 

Suara ragu justru datang dari internal Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengklaim approval rating Ridwan Kamil di Jawa Barat cukup tinggi. Ia juga menyebut elektabilitas RK hingga kini jauh berada di atas kandidat gubernur Jawa Barat lainnya. 

"Itu artinya bahwa masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil untuk satu periode berikutnya," kata Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. 

Bila Ridwan Kamil tak jadi diusung di Jakarta, koalisi belum menemukan sosok yang kuat untuk diusung. Terlebih saat ini calon pesaing mulai terlihat seperti Anies Baswedan yang telah resmi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan partai dengan kursi terbesar di Jakarta juga telah mengumumkan akan mengusung kader sendiri, Sohibul Iman.  

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya tak mengintervensi keputusan akhir Partai Golkar tentang langkah politik Ridwan Kamil. Habiburokhman mengatakan Partai Gerindra cenderung mendukung RK untuk maju memperebutkan kursi Jakarta.

Menurut Habiburokhman, Golkar bisa saja mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat jika memang serius mau menang. Meski begitu ia mengatakan perlu ada strategi agar koalisi pendukung Prabowo bisa menang sekaligus di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. 

“Pasti kan cari sosok-sosok yang kalau untuk memenangi pertarungan itu elektabilitasnya saat ini sudah cukup terukur," kata Habiburokhman Kamis, pekan lalu. 

PKS Mencari Kawan Koalisi

Sementara itu PKS saat ini tengah mencari kawan untuk berkoalisi mendukung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan sosok yang akan mendampingi Wakil Ketua Majelis Syuro partai itu di Pilkada Jakarta masih menunggu koalisi terbentuk.

“Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Jadi bukan artinya partai tidak punya kader, punya, tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk siapa yang akan diusung menjadi cagub dan cawagub,” kata Ahmad Mabruri. 

Dia meminta publik menunggu deklarasi resmi PKS dengan partai politik lain untuk mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Mabruri, sejak awal Presiden PKS Ahmad Syaikhu sudah memberikan arahan kepada jajaran partainya agar mengusung kader sendiri pada Pilkada Jakarta 2024.

Di Jakarta, PKS merupakan partai pemenang pemilu dengan perolehan 1.012.028 atau sekitar 16,68% dari total 6.067.241 suara sah. Dengan suara itu PKS memperoleh 18 kursi di DPRD Jakarta naik 2 kursi dibanding pemilu 2019-2024. Meski begitu partai ini masih butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calon. 

Munculnya nama Sohibul Iman diapresiasi Sudirman Said yang sempat digadang akan menjadi calon gubernur dari PKS. Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan kapasitas kepemimpinan dan integritas Sohibul sudah teruji. Sohibul dinilai memiliki jaringan yang luas dengan kalangan profesional maupun pelaku bisnis. 

Langkah PKS mengumumkan nama calon gubernur dari internal dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar dalam lobi-lobi politik. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai PKS sengaja memunculkan nama baru untuk mengantisipasi keseriusan tawaran posisi calon wakil gubernur (cawagub) dari partai lain.

Adi Prayitno mengemukakan bahwa PKS termasuk partai politik yang banyak dilirik oleh kontestan lain agar kadernya mengisi posisi calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Jakarta. Tawaran itu menurut dia bisa saja datang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memastikan kemenangan mutlak di Jakarta. 

"Beberapa waktu yang lalu, misalnya ada tawaran dari kubu KIM bagaimana PKS ditawari untuk bisa menjadi wakilnya Ridwan Kamil. Dalam konteks itu, sepertinya PKS sengaja memunculkan kader mereka untuk mengantisipasi keseriusan tawaran untuk menjadi pendamping Ridwan Kamil," kata Adi. 

PKS menurut Adi tak mau kehilangan momentum menjadi partai pemenang pemilu di DPRD Jakarta dengan tidak mengusung kader di Pilkada. Ia pun melihat PKS bisa jadi mengantisipasi upaya menyandingkan dengan Anies Baswedan. 

Selain variabel raihan suara tertinggi pada Pileg 2024 di Jakarta dia menilai PKS memang kerap menyodorkan kader internalnya untuk ikut berkontestasi pada pilkada. Dengan begitu ia melihat dinamika koalisi PKS akan sangat cair karena partai kader itu dinilai membuka pintu untuk semua calon. 

Anies Menanti Tiket Penuh 

Sementara itu Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 kini menanti tiket penuh untuk bisa kembali berlaga di pilkada. Anies yang mendapat dukungan menjadi calon presiden dari koalisi perubahan di Pilpres kini sudah ditinggal oleh PKS. 

Anies baru mengantongi separuh tiket dari PKB yang sudah mendeklarasikan dukungan terbuka. Sementara itu Partai NasDem masih menimang opsi meski Surya Paloh mengakui elektabilitas Anies termasuk yang tinggi di Jakarta. 

Di Jakarta, PKB merupakan peraih suara keenam terbanyak dengan  470.652 suara atau 7,76 persen.  Suara PKB berada di bawah partai lain seperti Disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) sebanyak 850.174 suara atau 14,01 persen. Adapun NasDem yang juga membidik Anies mengantongi sebanyak 545.235 suara atau 8,99% 

Surya Paloh mengatakan  merujuk dari hasil sejumlah survei elektabilitas Anies masih yang teratas di Jakarta. Bahkan Surya menilai dari hasil survei keterpilihan Anies cukup mendominasi sehingga membuat sulit mencari lawannya. 

“Rankingnya nomor satu. Saya pikir capek juga orang mau menghadapi dia di Jakarta ini,” ujarnya. 

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan partainya tengah melakukan kalkulasi bila memasangkan Anies dengan kader partai berlogo kepala banteng bermoncong putih di Pilkada Jakarta.  Eriko menyebut Anies masuk dalam salah satu radar yang berpeluang dimajukan PDIP di Pilkada Jakarta. 

Menurut Eriko perolehan suara Anies di Pilpres 2024 menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan partainya. Suara Anies dianggap tak terlalu terpaut jauh dengan pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menilai Anies cukup diperhitungkan dalam bursa calon Gubernur DKJ. Kendati demikian, Eriko mengatakan, secara matematis tak sesimpel menggabungkan perolehan suara yang diperoleh kubu 01 dan 03 di Pilpres untuk menjadi patokan kemenangan di Pilkada.

PDIP juga telah menggodok nama kader untuk berpasangan dengan Anies. Salah satu nama yang diisukan maju adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Sementara itu peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan majunya Sohibul bakal berdampak pada Anies Baswedan. Majunya Sohibul berpotensi memecah suara pendukung Anies di Jakarta.

"Saya pikir nominasi Sohibul Iman sebagai bacagub memang berpotensi akan memecah basis suara pendukung Anies Baswedan yang ada di akar rumput terutama segmen pemilih religious," kata Wasisto dihubungi Katadata, Senin (24/6). 

Suara pendukung PKS ini terbilang besar yang membuat partai ini berada pada nomor satu pada Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024. Sehingga, hilangnya suara dukungan PKS kepada Anies diperkirakan akan mengubah proses pencalonan Anies. 

"Situasi ini akan berdampak pada proses nominasi AB sebagai bacagub," kata dia.

Anies sendiri masih belum ingin berkomentar terkait usulan nama calon wakil gubernurnya di Pilkada Jakarta. Baginya, sekarang masih proses di partai, belum sampai kepada pasangan. Ia pun menghormati semua kebijakan partai. 

“Fase ini belum fase pembahasan nama pasangan. fase ini adalah bagaimana dari partai-partai itu terpenuhi dulu," ucapnya di Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, Jakarta, Rabu (19/6).



Reporter: Amelia Yesidora, Ade Rosman