PDIP Tantang PKS Usung Ahok di Pilgub Jakarta
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untk mengusung mantan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat menerima puluhan warga Betawi yang dipimpun Biem Benyamin hari ini di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8). Djarot menghitung baik PDIP maupun PKS bisa saling mengisi dalam Pilkada Jakarta.
Ini karena PDIP tak punya cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. Saat ini, partai tersebut hanya memperoleh 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.
"Ini seru Bang Biem. Misalnya, berani tidak PKS mengusung Ahok. Itu luar biasa," kata Djarot dikutip dari Antara.
Djarot mengatakan PDIP memiliki kader yang mumpuni seperti Ahok hingga Rano Karno di pilkada. Tak hanya itu, ia membuka kans partai berlambang moncong banteng itu mengusung Anies Baswedan.
"Jadi bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" kata Djarot.
Dalam kedatangannya, Biem dan Poros Jakarta meminta PDIP melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan. Mereka juga berharap tak ada pertarungan melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Wacana kotak kosong menguat usai PKS menyatakan dukungan mereka kepada Anies sudah kedaluwarsa pada 4 Agustus lalu. Usai melepaskan dukungan kepada Anies, mereka akan berbicara dengan pihak lain untuk menyiapkan calon di Pilkada Jakarta.
"Sampai 4 Agustus kemarin, (syarat) 22 kursi yang harus dipenuhi belum terpenuhi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di Jakarta, Sabtu (10/8).
Sedangkan Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui batas waktu yang ditetapkan PKS untuk mencari koalisi dalam Pilgub)Jakarta 2024. Anies menyampaikan pernyataan tersebut kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, melalui pesan suara yang kemudian bocor ke media sosial.
Dalam pesan suara tersebut, Anies mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap pernyataan Kholid. Ia mengaku baru tahu mengenai tenggat waktu pencarian koalisi untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
"Saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline mencari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas," kata Anies kepada Khoirudin dalam pesan suara itu.