Jokowi Ungkap Alasan di Balik Tunda Pindahkan ASN, TNI dan Polri ke IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.
Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya. "Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).
Jokowi menilai proses pemindahan tugas ASN, TNI-Polri ke bandar baru tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan disiapkan, seperti akomodasi tempat tinggal yang juga mencakup kesiapan fasilitas seperti air, listrik, dan infrastruktur lainnya.
"Kalau apartemennya siap apakah air dan listriknya juga siap? Semuanya ini perlu kerana ini membangun sebuah ekosistem besar," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan kepastian migrasi tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN harus lebih dulu memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial sudah siap. Hal itu diharapkan dapat memicu terbentuknya komunitas ekonomi, sosial-budaya yang hidup dan berkembang, dengan interaksi yang baik antara warga.
Jokowi pun enggan memberikan kepastian kapan ASN, TNI-Polri dipindahkan ke IKN. Dia hanya mengatakan bahwa urusan teknis itu merupakan ranah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, pemerintah mengirim sinyal penundaan migrasi tugas ASN TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada beberapa hunian ASN TNI-Polri yang telah siap untuk digunakan. Meski begitu, dia mengakui ada arahan dari Presiden Jokowi agar lebih dulu menyempurnakan fasilitas perkantoran dan sistem digital di IKN.
“Ada arahan terbaru agar tidak terburu-buru sambil menunggu penyempurnaan infrastruktur digital Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi mengubah budaya digital,” kata Azwar Anas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).
Dia menambahkan program perpindahan tugas bagi ASN dan TNI-Polri ke bandar baru juga masih menunggu rekomendasi dan kesiapan dari Otorita IKN.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun.