Sederet Masalah PON XXI: Kesiapan Infrastruktur hingga Pemukulan Wasit
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara terus menuai sorotan. Beberapa yang menjadi kritik antara lain fasilitas, perangkat pertandingan, hingga urusan keuangan.
Dewan Perwakilan Rakyat bahkan ikut menyoroti pelaksaan ajang olahraga nasional tersebut. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan tak adanya perbaikan masalah fasilitas.
"Banyaknya masalah di PON Aceh-Sumut merupakan sebuah kegagalan manajemen karena kurang maksimalnya persiapan dan pelaksanaan," kata Andreas, dalam keterangannya, Rabu (18/9).
Andreas lalu menyoroti konsumsi yang dinilai tak berkualitas bagi para atlet, panitia, hingga perangkat pertandingan. Padahal, kata Andreas, biaya konsumsi untuk penyelenggaraan PON ini disebut Rp 50 ribu/kotak makan.
"Katanya akan diperbaiki masalah konsumsi ini, tapi faktanya di lapangan masih tetap sama tidak ada perbaikan,” kata dia.
Pemerintah juga mengakui berbagai persoalan dalam PON menjadi catatan. Mereka berjanji akan melakukan pendampingan lebih awal dalam PON di masa depan.
"Baik infrastruktur, tata kelola, dan persiapan lainnya demi terselenggaranya PON yang lebih baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito.
Berikut sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan PON:
Kesiapan Infrastruktur
Permasalahan infrastruktur dan sarana prasarana PON XXI menjadi salahs atu sorotan. Beberapa atlet kerap membagikan foto kondisi venue atau akses menuju lokasi pertandingan yang belum siap.
Salah satunya adalah akses menuju pertandingan bola voli indoor di Sumut Sport Center, Deli Serdang. Pada Rabu (11/9), sejumlah atlet mengeluhkan akses menuju lokasi yang sulit ditempuh.
Mereka meminta akses jalan menuju lokasi pertandingan diperbaiki karena masih kurang ideal. "Kemarin waktu latihan banjir semua jadi sulit ke sininya (lapangan bola voli indoor)," kata kapten tim putri bula voli Jawa Tengah Ersandrina Devega Salsabila di Deli Serdang, Rabu (11/9).
Konsumsi
Aspek konsumsi hingga pangan atlet juga menjadi permasalahan. Dari sejumlah pemberitaan, banyak atlet yang mengeluhkan keterlambatan layanan konsumsi dalam PON XXI.
Tak hanya itu, ada pula atlet yang mendapatkan makanan basi. "Masalah konsumsi basi ini sudah lama terjadi dan ternyata terjadi pada atlet tarung derajat kami," kata Ketua Tarung Derajat Aceh Muhammad Alfatah di Banda Aceh, Minggu (15/9).
Panitia lalu memberikan penjelasan soal masalah konsumsi. Menurut mereka, keterlambatan konsumsi dikarenakan panitia harus melayani atlet serta kontingen yang belum berhak mendapatkan layanan.
Menurut mereka, keterlambatan terjadi pada masa pembukaan PON XXI pada 7 hingga 8 September 2024. Alasannya, banyak rombongan atlet hadir lebih cepat, namun belum memasuki masa layanan konsumsi.
"Khalayak ramai kemudian melihat panitia tidak melayani makanan atlet. Padahal, memang saat itu ada yang belum memiliki hak mendapatkan layanan konsumsi," kata Kabid Konsumsi PB PON wilayah Aceh Diaz Furqan pada Kamis (12/9).
Perangkat Pertandingan serta Perangai Atlet
Masalah juga terjadi pada perangkat pertandingan dan perilaku atlet. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pertandingan perempat final antara Aceh melawan Sulawesi Tengah yang berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu (14/9).
Tim Sulteng merasa wasit Eko Agus Sugih Harto mengambil keputusan kontroversial. Sang pengadil memberikan dua tendangan penalti untuk tuan rumah jelang laga usai.
Keputusan tersebut direspons pemain Sulawesi Tengah dengan memukul Eko hingga wasit tersebut terkapar. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengancam wasit hingga pemain yang memukul dengan ancaman terberat.
"Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Sama seperti reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu (18/9).
Dugaan Penyelewengan Keuangan
Penyelenggaraan PON XXI juga diterpa kabar tak sedap soal dugaan penyelewengan uang. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga meninjau lokasi PON untuk mengusut kasus tersebut.
"Di antaranya memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Arief pada Kamis (12/9) dikutip dari Antara.
Arief juga mengatakan Bareskrim telah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo untuk mengusut dugaan penyelewengan uang tersebut. Koordinasi telah dilakukan lewat satgas pendampingan PON XXI.
Sebelumnya, Dito Ariotedjo mencium dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI. Hal tersebut terlihat dari fasilitas penyelenggaraan ajang olahraga itu yang belum rampung saat PON dimulai.
Politisi Partai Golkar itu juga menghubungi Bareskrim hingga Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyelewengan tersebut. Bareskrim serta Kejagung dalam hal ini merupaan bagian dari satgas pendampingan.
"Kalau ada keluhan, kami terbuka dan akan tindak tegas," kata Dito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/9).