Top News: Lonjakan PHK di Daerah Kaya Nikel dan TImah, Cukai Rokok Batal Naik

Industri pertambangan di Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung tengah mengalami masa sulit. Terdapat lonjakan angka pekerja yang kena PHK pada Agustus 2024 dibandingkan dengan tahun lalu.

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah.

Kenaikan jumlah PHK secara drastis ini terutama terjadi pada pabrik pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Meski begitu, menurut Kementerian ESDM, jumlah total lapangan kerja di sektor pertambangan pada kedua provinsi tersebut masih cukup besar.

Lonjakan angka PHK pada dua daerah penghasil nikel dan timah menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada Selasa (24/09). Selain itu, ketahui juga untung - rugi pembatalan cukai rokok, serta Cina meminta warganya tinggalkan Israel.

1. Mengapa Terjadi Lonjakan PHK di 2 Provinsi yang Kaya Nikel dan Timah?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengonfirmasi adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di industri pertambangan di dua provinsi. Gelombang PHK terjadi pada pabrik pemurnian atau smelter yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata ada dua provinsi yang menunjukkan lonjakan angka PHK per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara.

Angka PHK di Sulawesi Tenggara naik lebih dari 70 kali lipat menjadi 573 orang per Agustus 2024, sedangkan di Bangka Belitung naik lebih dari 49 kali lipat menjadi 247 orang.

"Saya pikir data itu betul karen kami mendengar juga ada keluhan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di smelter yang tidak terintegrasi," kata Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Horas Pasaribu di kantornya, Selasa (24/9).

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah. Horas mengaku tidak dapat menyajikan data PHK di industri pertambangan di kedua provinsi tersebut. Ini karena, data ketenagakerjaan pada smelter yang tidak terintegrasi dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

2. Cukai Rokok Batal Naik, Kinerja Saham HMSP, GGRM, dan WIIM Diramal Positif

Stockbit Sekuritas memproyeksikan kinerja keuangan emiten rokok akan naik setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025.

Emiten yang akan mendapatkan sentimen positif dari pembatalan kenaikan cukai ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM).

Tim Analis Stockbit Sekuritas menilai bahwa keputusan untuk mempertahankan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 merupakan perkembangan positif bagi perusahaan rokok.

Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut terus menghadapi tantangan dari tren downtrading atau fenomena di mana konsumen beralih dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah.

Tantangan lain yang dihadapi perusahaan rokok adalah penurunan margin yang disebabkan oleh kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024, rata-rata kenaikan cukai rokok berkisar sebesar 10% per tahun.

3. Untung Rugi Tarif Cukai Rokok Batal Naik di 2025

Pemerintah batal menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025. Padahal, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai tersebut.

Dampak pembatalan kebijakan tersebut bisa menguntungkan maupun merugikan bagi sejumlah pihak. Salah satu pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah perusahaan rokok.

“Jadi saya melihat pembatalan kenaikan tarif cukai ini sebagai kemenangan perusahaan rokok atas kebijakan pemerintah,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (23/9).

Seperti diketahui, pemerintah mempertimbangkan fenomena downtrading untuk membatalkan kenaikan cukai rokok ini. Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah.

Menurut Nailul, fenomena downtrading seharusnya bukan jadi alasan untuk membatalkan kenaikan cukai rokok. Karena persoalan downtrading hanya menjadi alasan pemerintah untuk menggabungkan layer tarif rokok berdasarkan jenisnya.

4. BREN Tersingkir dari Indeks FTSE, BEI Bakal Kaji Ulang Batas Free Float

(BEI) saat ini tengah melakukan kajian mendalam mengenai ketentuan saham beredar (free float) khususnya pada pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).

Pernyataan BEI ini muncul setelah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dikeluarkan dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange atau FTSE sebab tidak memenuhi ketentuan free float.

Free float adalah jumlah saham beredar perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

FTSE Russel menyatakan saham BREN dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index karena empat pemegang sahamnya menguasai 97% saham.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap peraturan bursa. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa peraturan tetap relevan dengan kondisi terkini dalam dinamika pasar modal.

5. Serangan Israel Tewaskan 492 Orang Lebanon, Cina Minta Warga Tinggalkan Israel

Israel mengakui telah menghantam 1.300 target sasaran dalam konflik dengan Hizbullah di Lebanon. Aksi Israel itu juga menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sekitar 492 orang tewas dan 1.645 terluka akibat gelombang serangan udara Israel yang ditujukan pada objek yang diduga punya hubungan dengan Hizbullah.

Mengutip laporan The Guardian pada Senin (23/9) malam, puluhan ribu orang mengungsi dari kota-kota di selatan Lebanon menuju ibu kota Beirut akibat gempuran Israel.

Sementara itu Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 35 anak dan 58 wanita termasuk di antara korban tewas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pasukan militernya sedang mengubah situasi keamanan di wilayah perbatasan utara Israel-Libanon.

Sejumlah negara kini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel seiring meningkatkan konflik bersenjata antara IDF dan Hizbullah. Melansir laporan The Standard, sebuah surat kabar Hong Kong menuliskan bahwa Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak warga negaranya untuk menjauh dari Israel atau kembali ke Cina.