Gus Ipul Sebut Belum ada Obrolan dengan Prabowo Soal Jatah Menteri untuk NU

ANTARA FOTO/Irfan Anshori
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) pada pameran Retrospeksi Jawa Timur 2016 di Graha LKBN ANTARA Biro Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (13/12).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
30/9/2024, 15.38 WIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan belum membuka obrolan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal jatah kursi menteri untuk NU pada kabinet pemerintahan 2024-2029.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan dirinya tidak ikut dalam penyusunan komposisi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Meski demikian, dia mengatakan pentingnya keterwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah di pemerintahan.

"Kami percaya sepenuhnya presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi-misinya. Jadi kami akan serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Selain menduduki jabatan sebagai Sekjen PBNU, Gus Ipul saat ini juga menduduki jabatan Menteri Sosial sejak 11 September 2024. Mantan Wali Kota Pasuruan itu mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Pada momen tersebut, Gus Ipul menolak pertanyaan wartawan ihwal jumlah ideal kursi menteri untuk NU pada pemerintahan Prabowo kelak. PBNU menyerahkan seluruh keputusan susunan kabinet kepada presiden terpilih.

"Kami tidak mengerti. Saya tidak bisa jawab itu, maka kami serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih," ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa saat ini ada dua perwakilan PBNU yang menempati jabatan strategis di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yaqut merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Agung mengatakan keberadaan anggota PBNU ini juga disebut sinyal gertakan Jokowi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  "Ini sebagai kode keras kepada Cak Imin bahwa Istana versi Presiden Jokowi itu berada di pihak Gus Ipul ataupun PBNU," kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (12/9).

PBNU dan PKB belakangan tengah berkonflik karena pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 di DPR. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu