Golkar Setorkan Nama Meutya Hafid jadi Menteri di Kabinet Prabowo
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji berharap partainya mendapat lebih dari lima kursi di kabinet pimpinan Prabowo Subianto. Menurut Sarmuji Golkar telah mengusulkan nama-nama potensial untuk masuk daftar menteri. Meski begitu ia berharap agar jatah Golkar di kabinet menjadi lebih besar.
“Supaya partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata Sarmuji kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (2/10).
Di sisi lain, Sarmuji mengungkapkan salah satu nama yang didorong Partai Golkar yakni Meutya Hafid. Dirumorkan, mantan pimpinan Komisi I DPR RI itu akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di pemerintahan Prabowo mendatang.
"Yang jelas Bu Meutya dimasukan dalam daftar usulan tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang menentukan,” ujar Sarmuji lagi,
Di sisi lain, Sarmuji membantah partainya telah melakukan kesepakatan politik dengan Gerindra. Sebelumnya tersiar kabar Golkar yang merupakan peraih suara nomor dua dari hasil Pemilu 2024 bersedia menyerahkan kans kursi ketua MPR kepada Gerindra dan ditukar dengan kursi menteri.
"Ini urusan negara ya urusan negara itu bukan rela, gak rela, tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara,” ujar Sarmuji.
Sebelumnya anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina mengatakan partainya telah mendekati partai lain agar Ahmad Muzani dipilih menjadi Ketua MPR periode 2024—2029. "Kami dari Partai Gerindra juga sudah melakukan lobi-lobi dengan partai-partai lain sejak kemarin," kata Rachel di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).
Dia mengharapkan pembahasan pemilihan pimpinan MPR RI pada Rabu ini berjalan lancar. "Apa yang menjadi harapan kami, Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI bisa terwujud," ucap Rachel.
Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdapat dua agenda lainnya, yakni batas waktu dan mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD, serta rencana pembentukan alat kelengkapan MPR.