Kans PDIP Gabung Koalisi Prabowo Menguat, Pakar Ungkap Opsi Oposisi Jalanan

Fauza Syahputra|Katadata
Pengunjuk rasa membawa spanduk tuntutan saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/7/2024).
Penulis: Ade Rosman
7/10/2024, 16.11 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan sinyal kedekatan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Wacana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun sering diungkap oleh petinggi PDIP maupun Partai Gerindra. 

Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut-sebut akan berlangsung sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. Pertemuan itu digambarkan menjadi sinyal bergabungnya PDIP mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung dengan pemerintahan praktis tidak akan ada barisan oposisi di parlemen. Situasi ini menurut dia publik hanya punya pilihan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah lewat gerakan di luar parlemen. 

“Kalau PDIP bergabung dengan Prabowo ini 1000% dipastikan oposisi di parlemen akan wassalam,” kata Adi saat dihubungi, Senin (7/10).

Adi mengatakan, tak ada catatan sejarah partai politik yang menyatakan dukungan pada pemerintah akan melakukan resistensi terhadap kebijakan yang diputuskan nanti pemerintah. Karena itu ia menyebut satu-satunya harapan yang bisa menjadi harapan publik ke depan adalah oposisi jalanan. 

“Yaitu gerakan politik ekstra parlementer dari mahasiswa, dari profesor, guru besar, aktivis, pegiat demokrasi, dan kelompok-kelompok kecil. Hanya itu yang bisa diharapkan menjadi kelompok kritis terhadap pemerintah dan DPR,” kata dia.

Saat ini pun, kata Adi, tanpa bergabungnya PDIP ke kubu Prabowo, komposisi parlemen dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengamankan lebih dari 84 persen kursi. Hal itu membuat ia pesimis akan ada oposisi di parlemen lantaran keputusan politik strategis terkhusus di DPR selama ini melalui mekanisme voting.



Reporter: Ade Rosman