Jokowi Jelaskan Alasan Target Investasi di IKN Belum Tercapai: Seleksinya Ketat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui target invetasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur senilai Rp 100 triliun belum tercapai saat ini. Namun ia optimistis sasaran tersebut bisa tercapai pada akhir tahun.
Meski saat ini angkanya belum mencapai target, Jokowi menyatakan pemerintah tetap menerapkan proses seleksi ketat terhadap para calon investor di IKN.
“Harus diseleksi, sehingga memang benar baru Rp 58 triliun. Tapi angkanya sudah gede banget. Duit gede Rp 58 trilun itu,” kata Jokowi seusai menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).
Jokowi mengatakan pemerintah tidak menerima semua pengajuan investasi secara sembarangan. Dia menyebut izin investasi di bandar baru hanya akan diberikan kepada para pihak yang serius berkomitmen untuk menanamkan modalnya di IKN.
“Serius tidak? Kalau serius baru diberi peluang. Pemerintah memang memilih, jadi tidak semua boleh masuk,” ujar Jokowi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabarkan besaran nilai investasi di IKN dari sektor non APBN mencapai Rp 58,4 triliun. Saat ini, pemerintah membuka sektor investasi, terutama logistik.
Sedangkan target penjaringan investasi senilai Rp 100 triliun sepanjang 2024 pertama kali diucapkan oleh mantan Kepala OIKN Bambang Susantono pada 6 Januari lalu.
Dia menyebut nominal itu termasuk dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang telah dilakukan hingga saat ini. Beberapa di antaranya empat unit rumah sakit, enam unit hotel, dan empat unit pusat perbelanjaan.
Pihak OIKN juga telah merilis sejumlah strategi prioritas untuk mencapai target investasi Rp 100 triliun hingga akhir tahun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan terdapat dua investasi berskema kerja sama pemerintah dan badan usaha (PKBU) yang akan selesai proses lelangnya pada tahun ini.
"Jadi, kami optimistis target investasi Rp 100 triliun tahun ini tercapai," kata Agung di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin (9/9).
Agung menyampaikan, proyek KPBU yang akan selesai lelang tahun ini diprakarsai oleh pihak swasta. Secara total, ada lima proyek yang sedang berproses, yakni yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk, PT Nindya Karya, PT Ciputra Development Tbk, IGM Properties, dan Maxim Global Berhad.