DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Apakah Parlemen Tetangga RI Terapkan Juga?

Kontroversi soal tunjangan kembali muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini, tiap anggota dewan akan mendapatkan tunjangan rumah karena tak ada lagi pemberian rumah dinas.

"Semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di RJA DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10) dikutip dari Antara.

Indra menjelaskan alasan pemberian tunjangan dan meniadakan rumah dinas. Ia mengatakan lebih dari separuh rumah yang ada di Komples Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tak layak dihuni.

Sejumlah masalah yang muncul antara lain rembok rembes, atap bocor, hingga tikus. Ia menduga, keberadaan tikus karena posisi rumah dinas yang dekat dengan sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kalau musim hujan, baru ketahuan tak nyaman," katanya.

Rencana ini menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat. 

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian Sekretariat (DPR) maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10). 

Tunjangan ini nantinya menambah tunjangan yang telah diterima wakil rakyat. Beberapa yang telah didapatkan antara lain tunjangan kehormatan senilai Rp 1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp 15,5 juta, tunjangan listrik Rp 7,7 juta, hingga tunjangan fungsi pengawasan Rp 3,7 juta.

Mereka juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp 9,7 juta hingga tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2,6 juta. Dengan angka tersebut, anggota DPR bisa mendapatkan gaji di atas Rp 50 juta per bulan.

Model tunjangan ternyata juga berlaku di parlemen negara tetangga. Di Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan tunjangan hiburan, sopir, hingga komunikasi.

Di Singapuraa, penghasilan wakil rakyat Negeri Singa itu hanya ditambahkan bonus tahunan, Tunjangan hanya diberikan bagi anggota parlemen untuk menggaji stafnya.

Berikut model tunjangan anggota parlemen sejumlah negara di Asia Tenggara:

Singapura

Negeri Singa mengatur gaji anggota parlemen mereka dengan jelas. Dikutip dari laman resmi Pemerintahan Singapura, anggota parlemen mereka digaji dengan biaya SGD 13,750 atau setara Rp 165,1 juta tiap bulan. 

Mereka juga menghitung biaya gaji secara keseluruhan yang meliputi 13 gaji ditambah bonus. Secara total, anggota parlemen Singapura mendapatkan upah SGD 192.500 atau setara Rp 2,3 miliar tiap tahunnya.

Sebagai tambahan, tiap anggota parlemen Singapura mendapatkan tunjangan SGD 1.300 atau setara Rp 18 juta sebulan untuk untuk gaji asisten legislatif dan SGD 500 atau setara Rp 6 juta untuk asisten sekretaris

Malaysia

Jiran Indonesia ini menggaji anggota parlemennya di angka 16 ribu ringgit atau setara Rp 58,4 juta tiap bulannya. Tak hanya itu, anggota parlemen Malaysia juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti bahan bakar hingga rapat.

Dikutip dari New Straits Times, beberapa tunjangan yang didapatkan di antaranya:

Tunjangan kehadiran rapat: 400 ringgit atau Rp 1,4 juta tiap rapat
Tunjangan hiburan: 2.500 ringgit atau Rp 9,1 juta tiap bulan
Tunjangan bahan bakar: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan supir: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan tagihan biaya telekomunikasi: 900 ringgit atau Rp 3,2 juta per bulan
Tunjangan tarif tol: 300 ringgit atau Rp 1 juta per bulan

Filipina

Gaji parlemen serta aparatur pemerintahan di Filipina dibagi berbagai jenjang. Anggota dewan, yang berada dalam jenjang 31 memikiki gaji 278.434 peso hingga 318.806 peso. Angka ini setara mencapai 955,585 peso atau setara Rp 76,6 juta hingga Rp 87,7 juta tiap bulan.

Anggota Kongres Filipina juga mendapatkan beragam tunjangan. Dari laman Komisi Audit Filipina, dewan mendapatkan tunjangan untuk konsultan kontrak, perjalanan, komunikasi, fungsi representasi, dana urusan publik, kantor, hingga tunjangan lainnya.

Tak ada penjelasan soal berapa besar tambahan tunjangan ini. Namun, berdasarkan data 2020, total anggota dewan Filipina mendapatkan dana-dana tambahan sebesar 21,5 juta peso atau total Rp 5,9 miliar per orang tiap tahun.

Thailand

Dari laman IPU Parline, laman data parlemen internasional, Thailand menggaji anggota parlemen mereka sebesar 854,760 baht atau hampir Rp 400 juta per tahunnya.

Namun mereka juga memberikan tunjangan dasar yang tak kalah besar yakni sebesar 507 baht, setara Rp 237 juta per tahun. Mereka juga memberikan tunjangan kehadiran senilai 1.500 baht atau setara Rp 701 ribu setiap rapat.