6 Poin Penting Instruksi Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan perdana dalam sidang kabinet paripurna Kabinet Merah-Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (23/10). Rapat kabinet awal Pemerintahan Prabowo-Gibran itu dihadiri oleh 48 menteri 12 pejabat setingkat menteri.
Prabowo menyampaikan paparan sidang kabinet paripurna secara terbuka selama kurang lebih 30 menit. Setelahnya, ia meminta para wartawan untuk menepi dari ruangan sidang karena ingin menguraikan sejumlah kebijakan strategis kepada tiap-tiap kementerian dan lembaga.
Prabowo menyampaikan instruksi kepada para anggota Kabinet Merah-Putih dalam beberapa poin krusial, mulai dari pelaksanaan makan bergizi gratis, pengentasan kemiskinan, pemangkasan birokrasi, hilirisasi, hingga urgensi koalisi gemuk. Prabowo juga menekankan adanya pemangkasan anggaran studi banding kementerian dan lembaga.
Berikut 6 Isu yang Disinggung Prabowo dalam Rapat Kabinet Perdana
1. Makan Bergizi Gratis
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Prabowo meminta Badan Gizi Nasional dan seluruh kementerian terkait untuk segera bergerak cepat menjalankan program tersebut. Program janji kampanye Prabowo ini rencananya bakal mulai berjalan pada 2 Januari dengan target sasaran 20 juta orang.
Dia menegaskan, program makanan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil adalah bagian penting dari upaya pembangunan bangsa. Dia menganggap ini sebagai langkah strategis yang esensial untuk kebangkitan Indonesia.
"Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin ini. Kita satu tim, harus yakin semua. Ini bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia," kata Prabowo.
2. Pengentasan Kemiskinan
Prabowo menaruh upaya pengurangan kemiskinan dengan membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko. Prabowo menguraikan badan itu akan menguatkan program-program perlindungan sosial (Perlinsos) dan bantuan ke masyarakat kurang mampu.
"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka adalah rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Jangan kita bangga jadi anggota G20 kalau rakyat banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," ujar Prabowo.
Pada upaya pengentasan kemiskinan ini, Prabowo menaruh perhatian lebih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan secara terukur dan bersinergi dengan lintas kementerian dan lembaga.
Dia menekankan agar mempelajari seluruh proyek pemerintah dan menghindari adanya perlakuan khusus kepada proyek prioritas tertentu. "Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua merujuk kepada yang saya sampaikan pada pidato di depan MPR. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar dan situasi global," kata Prabowo.
3. Pemangkasan Birokrasi
Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi di masa pemerintahannya. Instruksi ini berangkat dari pengalaman Prabowo yang kerap mendapat laporan birokrasi pemerintah yang cenderung ribet dan lambat dalam memberikan layanan publik.
"Mari jujur, akui birokrasi kita sangat terkenal ribetnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat bahwa birokrasi pemerintahan kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat," ujarnya.
Dia meminta para menteri dan kepala lembaga untuk tidak ragu-ragu untuk melaporkan pejabat yang tidak optimal dalam bekerja. Prabowo menegaskan tidak ada sosok yang kebal sanksi di dalam pemerintahannya.
"Segera laporkan, segera kita ganti. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras buat bangsa dan rakyat maka saudara copot segera. Suruh tinggal di rumah saja, daripada buat susah kita," kata Prabowo.
4. Hilirisasi
Lebih lanjut, Prabowo juga menggarisbawahi program hilirisasi agar terus berlanjut selama masa pemerintahannya. Dia mengatakan hilirisasi merupakan kunci untuk mencapai kemakmuran bangsa.
Prabowo meminta Kementerian Hilirisasi dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional. "Segera inventaris proyek penting dalam program hilirisasi kita," ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu pun menyebut ada 26 komoditas vital yang harus segera masuk dalam proyek hilirisasi nasional. "Segera dirumuskan, bikin daftar, dan segera mencari dana. Sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu singkat," kata Prabowo.
5. Efisiensi Anggaran Studi Banding
Pada kesempatan tersebut, Prabowo meminta tujuh kementerian koordinator untuk menelusuri kembali pos-pos anggaran yang telah terdistribusikan di kementerian dan lembaga.
Dia juga meminta agar alokasi biaya untuk kegiatan seremonial, seminar, sarasehan dan perjalanan dinas luar negeri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana Dipa dikurangi. "Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," ujar Prabowo.
Guna mengawasi hal tersebut, Prabowo mengakui telah memperkuat fungsi dan tugas Kepala Staf Kepresidenan sekaligus membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
Menurut Prabowo, institusi itu bertugas untuk memonitor semua program dan proyek yang dijalankan oleh tiap-tiap kementerian dan lembaga. "Kita harus beri contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo.
6. Urgensi Kabinet Gemuk
Forum sidang kabinet paripurna secara perdana ini juga dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menjelaskan sikapnya dalam membentuk kabinet besar dengan jumlah 48 kementerian. Dia beranggapan bahwa Indonesia adalah negara dengan luas jumlah penduduk terbesar nomor empat dunia.
Status tersebut diiringi dengan luas wilayah yang setara dengan daratan Eropa. "Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa butuh 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri pertahanan," ujarnya.
"Jumlah anggota kabinet memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar, tapi karena memang kita bangsa besar."