NasDem Tepis Pernyataan Bahlil Soal Tukar Guling Pimpinan MPR dan Kursi Menteri

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Viktor Bungtilu Laiskodat menepis pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pertukaran jatah kursi ketua MPR dan jatah kursi menteri yang diterima Golkar. Menurut Viktor pernyataan Bahlil tersebut dapat mengganggu kerja koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi," kata Viktor di Kompleks Parlemen,  Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (25/10).

Viktor menjelaskan, pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR telah disepakati seluruh fraksi yang ada. "Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," kata dia.

Mekanisme yang telah dilalui itu kata Viktor sesuai dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11 yang menuliskan bahwa ketua MPR dipilih secara musyawarah mufakat. Pimpinan juga dapat dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR, kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna.

Ia pun menekankan agar partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran memelihara persatuan. "Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gbran lima tahun ke depan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partai beringin mendapat jatah delapan kursi menteri di Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran lantaran memberikan jatah kursi Ketua MPR yang sebelumnya diduduki kader Golkar, Bambang Soesatyo. Sebagai partai dengan jumlah kursi terbesar kedua di DPR, Golkar berpeluang untuk kembali menjadi ketua MPR pada periode 2024-2029.