Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Beri Pengarahan Soal Program Prioritas
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pejabat Kabinet Merah Putih dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional (rakornas) di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis (7/11).
Prabowo mengajak beberapa menteri dan kepala lembaga untuk memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Sejumlah menteri yang diboyong oleh Prabowo untuk menjadi pembicara di forum kali ini adalah tujuh menteri koordinator, lima menteri teknis, empat pimpinan lembaga hukum dan pimpinan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum (pemilu).
Adapun Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para hadirin pada sesi siang. Topik acara pertama diisi oleh pengarahan bertajuk 'politik dan keamanan, hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran pusat daerah'.
Pembicara dalam panel tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.
Budi Gunawan meminta kepada para kepala daerah untuk terus konsisten menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing lewat peningkatan sinergi antara institusi eksekutif, yudikatif dan legislatif di daerah.
Dia juga mendorong kepala daerah untuk turut meningkatkan sinergi dan koordinasi yang baik kepada Forkopimda. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga memberikan peringatan kepada pejabat daerah supaya hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama pada pembuatan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.
"Contohnya di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah," kata Budi Gumawan.
Dia juga memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk menyediakan layanan publik yang adil, merata kepada masyarakat. Selain itu, Budi juga meminta pejabat daerah agar konsisten dalam melaporkan data yang benar dan akurat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.
"Ketika masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dari program yang dicanangkan pemerintah, mereka akan mendukung," katanya.
Selain arahan presiden, sesi Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024 ini juga menghadirkan tiga acara diskusi. Panel I dengan tema 'Kebijakan Nasional Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045' bakal diisi oleh pembicara dari tujuh menteri koordinator.
Para hadirin juga wajib menyimak sesi Panel II soal 'Program Unggulan Pemerintah Pusat' yang disampaikan oleh Menteri Pertania, Menteri ESDM, Menteri Investasi, Kepala Badan Gizi Nasional dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selanjutnya, sesi Panel III bertajuk 'Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pencegahan Korupsi serta Sukses Pilkada Serentak' yang akan disampaikan oleh pembicara yang terdiri dari Ketua KPU, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Ketua Bawaslu.